Darmin Sangkal IT Pajak Bukan untuk Sadap
Darmin Sangkal IT Pajak Bukan untuk Sadap
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengemukakan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan infrastruktur berbasis informasi dan teknologi (IT) untuk sistem perpajakan nasional. Namun, langkah pemerintah memperbaiki sistem tersebut kerap diganjal isu penyadapan.
Darmin mengatakan, isu penyadapan tersebut sedianya hanyalah untuk menakut-nakuti pemerintah yang sedang berusaha memperbaiki sistem IT pajak. Kendati demikian, pemerintah akan tetap berhati-hati memilih konsultan IT perpajakan, mengingat hanya ada enam hingga tujuh konsultan yang berkompeten dan kredibel di dunia ini.
"Di dunia ini tidak banyak juga konsultan yang punya pengalaman bagus untuk membangun IT pajak. Paling ada enam atau tujuh di dunia ini. Cuma biasanya, akan dibilang gini hati-hati nanti dia bikin programnya untuk bisa disadap. Tapi bohong itu. Yang namanya perusahaan internasional, itu bisa dibuat perjanjian dari awal kalau dia tidak boleh begitu," katanya di Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4/2016).
Dia menyebutkan, pada dasarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur pajak berbasis IT tidaklah terlampau besar. Diperkirakan, anggaran yang dibutuhkan hanya sekitar Rp2 triliun-Rp3 triliun.
Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro telah meminta agar perbaikan infrastruktur perpajakan tidak menggunakan APBN, melainkan dibiayai dengan skema kerja sama pemerintah swasta (public private partnership/PPP). Sebab, jika mengandalkan APBN tidak akan kuat untuk mebiayainya.
(Baca: Sistem IT Bikin Pengusaha RI Kabur ke Negara Surga Pajak)
"Jadi sebenarnya PPP. Sehingga pendanaannya tidak harus dari APBN. Memang ada banyak infrastruktur mustinya yang pembiayaannya PPP, kalau pakai APBN pasti nggak kuat. Kalau untuk IT (kebutuhan dana) enggak besar, tapi untuk infrastruktur lainnya itu," imbuh dia.
Saat dirinya menjabat sebagai Dirjen Pajak Kemenkeu pada 2009 silam, Darmin mengaku sempat merancang sistem pajak berbasis IT. Namun, upaya tersebut gagal sebelum dilahirkan.
"Sebenarnya kan saya dulu sudah bikin itu. Waktu itu direncanakan dari 2009 sampai 2013. Tapi kemudian tidak dijalankan. Pokoknya setiap kali tender, gagal. Akhirnya tamat dia sebelum lahir," pungkasnya.
Darmin mengatakan, isu penyadapan tersebut sedianya hanyalah untuk menakut-nakuti pemerintah yang sedang berusaha memperbaiki sistem IT pajak. Kendati demikian, pemerintah akan tetap berhati-hati memilih konsultan IT perpajakan, mengingat hanya ada enam hingga tujuh konsultan yang berkompeten dan kredibel di dunia ini.
"Di dunia ini tidak banyak juga konsultan yang punya pengalaman bagus untuk membangun IT pajak. Paling ada enam atau tujuh di dunia ini. Cuma biasanya, akan dibilang gini hati-hati nanti dia bikin programnya untuk bisa disadap. Tapi bohong itu. Yang namanya perusahaan internasional, itu bisa dibuat perjanjian dari awal kalau dia tidak boleh begitu," katanya di Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4/2016).
Dia menyebutkan, pada dasarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur pajak berbasis IT tidaklah terlampau besar. Diperkirakan, anggaran yang dibutuhkan hanya sekitar Rp2 triliun-Rp3 triliun.
Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro telah meminta agar perbaikan infrastruktur perpajakan tidak menggunakan APBN, melainkan dibiayai dengan skema kerja sama pemerintah swasta (public private partnership/PPP). Sebab, jika mengandalkan APBN tidak akan kuat untuk mebiayainya.
(Baca: Sistem IT Bikin Pengusaha RI Kabur ke Negara Surga Pajak)
"Jadi sebenarnya PPP. Sehingga pendanaannya tidak harus dari APBN. Memang ada banyak infrastruktur mustinya yang pembiayaannya PPP, kalau pakai APBN pasti nggak kuat. Kalau untuk IT (kebutuhan dana) enggak besar, tapi untuk infrastruktur lainnya itu," imbuh dia.
Saat dirinya menjabat sebagai Dirjen Pajak Kemenkeu pada 2009 silam, Darmin mengaku sempat merancang sistem pajak berbasis IT. Namun, upaya tersebut gagal sebelum dilahirkan.
"Sebenarnya kan saya dulu sudah bikin itu. Waktu itu direncanakan dari 2009 sampai 2013. Tapi kemudian tidak dijalankan. Pokoknya setiap kali tender, gagal. Akhirnya tamat dia sebelum lahir," pungkasnya.
(ven)
Explore More