Ketua BPK Akui Punya Perusahaan di Negara Surga Pajak
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis mengaku pernah memiliki perusahaan Sheng Yue International Limited di salah satu negara bebas pajak, British Virgin Islands (BVI) dua tahun silam. Namun dia menerangkan saat ini sudah tidak lagi aktif dalam perusahaan yang didirikan bersama keluarganya tersebut per 1 Desember 2015.
"Saya tidak lagi jabat direktur, tidak ada lagi sama sekali. Semenjak terpilih sebagai Ketua BPK, Desember 2014, waktu itu tidak sempat mengurus. Per 1 Desember 2015 tidak lagi milik saya, sudah milik orang lain," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/4/2016).
(Baca Juga: Respons Jokowi Soal Skandal Panama Papers)
Dia juga menjelaskan awal mula dirinya mendirikan perusahaan berasal dari pembicaraan yang dilakukan oleh anaknya yang sekolah di luar negeri pada 2010. "Ya ini ceritanya begini, anak saya sekolah di luar negeri kawin dengan orang Chile dan dia minta saya, ayah, bagaimana kalau kita buat perusahaan?" katanya.
(Baca Juga: DPR Ungkap Akan Muncul Skandal selain Panama Papers)
Lanjut dia, meski nama bekas perusahaannya masuk ke dalam daftar Panama Papers tapi sekarang sudah bukan lagi miliki dirinya. "Perusahaannya sudah bukan milik saya lagi dan tidak semua data Panama Papers sesuai. Kata Kemenkeu 79% datanya sesuai. Sekarang tanya ke Kemenkeu, saya termasuk ke 79% atau 21%?" pungkasnya.
"Saya tidak lagi jabat direktur, tidak ada lagi sama sekali. Semenjak terpilih sebagai Ketua BPK, Desember 2014, waktu itu tidak sempat mengurus. Per 1 Desember 2015 tidak lagi milik saya, sudah milik orang lain," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/4/2016).
(Baca Juga: Respons Jokowi Soal Skandal Panama Papers)
Dia juga menjelaskan awal mula dirinya mendirikan perusahaan berasal dari pembicaraan yang dilakukan oleh anaknya yang sekolah di luar negeri pada 2010. "Ya ini ceritanya begini, anak saya sekolah di luar negeri kawin dengan orang Chile dan dia minta saya, ayah, bagaimana kalau kita buat perusahaan?" katanya.
(Baca Juga: DPR Ungkap Akan Muncul Skandal selain Panama Papers)
Lanjut dia, meski nama bekas perusahaannya masuk ke dalam daftar Panama Papers tapi sekarang sudah bukan lagi miliki dirinya. "Perusahaannya sudah bukan milik saya lagi dan tidak semua data Panama Papers sesuai. Kata Kemenkeu 79% datanya sesuai. Sekarang tanya ke Kemenkeu, saya termasuk ke 79% atau 21%?" pungkasnya.
(akr)