Kebut Holding, Menteri Rini Janji Tak Seret BUMN untuk IPO
Jum'at, 15 April 2016 - 16:34 WIB
Kebut Holding, Menteri Rini Janji Tak Seret BUMN untuk IPO
A
A
A
JAKARTA - Menteri BUMN Rini Soemarno sedang mengebut pembentukan holding untuk enam sektor BUMN yaitu sektor migas, tambang, keuangan, jalan tol, perumahan, serta konstruksi dan rekayasa. Dia berjanji holdingisasi ini tidak dimaksudkan untuk menyeret perusahaan pelat merah melantai di bursa atau melakukan initial public offering (IPO).
Rini menekankan, pembentukan holding ini harus 100% dimiliki negara. Sehingga, jika kemungkinan dicatatkan di bursa maka hanya untuk obligasi, bukan untuk sahamnya. Diharapkan, proses tersebut akan rampung pertengahan tahun ini dan sebelum Hari Raya Idul Fitri, enam sektor BUMN tersebut telah terbentuk holding.
"Kalau holdingnya, karena memang holding ditekankan harus 100% dimiliki negara, jadi kemungkinan kalau dicatatkan di bursa hanya untuk obligasinya. Tidak untuk sahamnya. Karena ingin menjaga 100% dimiliki negara," katanya saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (15/4/2016).
Dia menyebutkan, kajian holdingisasi oleh pihak ketiga dalam hal ini Bahana Securities, Mandiri Sekuritas, dan Dana Reksa telah selesai. Saat ini tinggal menunggu kajian dari Kementerian Keuangan dan kementerian teknis lainnya. Untuk lebih menguatkan, nantinya pembentukan holding ini akan dilandaskan Peraturan Pemerintah (PP).
"Jadi, holding ini harus ada PP-nya. Diprosesnya setelah kami melakukan kajian dari Kemenkeu dan tim teknis. Kalau hubungan dengan jalan tol maka tidak terlepas dengan Kementerian PUPR, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian ESDM untuk holding Pertamina. Jadi seluruh kementerian terkait ikut rembuk dan terlibat," terangnya.
Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini mengaku, megaprogram holdingisasi ini juga didukung oleh investor internasional. Sebab, dengan upaya ini maka akan lebih terlihat aset-aset dari perusahaan pelat merah.
"Mereka (investor internasional) melihat dengan ini, khusus untuk jalan tol dalam arti infrastrukturnya jelas untuk jalan tol. Mereka sangat senang karena lebih kelihatan aset-asetnya," pungkas Rini.
Rini menekankan, pembentukan holding ini harus 100% dimiliki negara. Sehingga, jika kemungkinan dicatatkan di bursa maka hanya untuk obligasi, bukan untuk sahamnya. Diharapkan, proses tersebut akan rampung pertengahan tahun ini dan sebelum Hari Raya Idul Fitri, enam sektor BUMN tersebut telah terbentuk holding.
"Kalau holdingnya, karena memang holding ditekankan harus 100% dimiliki negara, jadi kemungkinan kalau dicatatkan di bursa hanya untuk obligasinya. Tidak untuk sahamnya. Karena ingin menjaga 100% dimiliki negara," katanya saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (15/4/2016).
Dia menyebutkan, kajian holdingisasi oleh pihak ketiga dalam hal ini Bahana Securities, Mandiri Sekuritas, dan Dana Reksa telah selesai. Saat ini tinggal menunggu kajian dari Kementerian Keuangan dan kementerian teknis lainnya. Untuk lebih menguatkan, nantinya pembentukan holding ini akan dilandaskan Peraturan Pemerintah (PP).
"Jadi, holding ini harus ada PP-nya. Diprosesnya setelah kami melakukan kajian dari Kemenkeu dan tim teknis. Kalau hubungan dengan jalan tol maka tidak terlepas dengan Kementerian PUPR, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian ESDM untuk holding Pertamina. Jadi seluruh kementerian terkait ikut rembuk dan terlibat," terangnya.
Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini mengaku, megaprogram holdingisasi ini juga didukung oleh investor internasional. Sebab, dengan upaya ini maka akan lebih terlihat aset-aset dari perusahaan pelat merah.
"Mereka (investor internasional) melihat dengan ini, khusus untuk jalan tol dalam arti infrastrukturnya jelas untuk jalan tol. Mereka sangat senang karena lebih kelihatan aset-asetnya," pungkas Rini.
(izz)
Lihat Juga :
