Kembangkan Tenaga Kerja Terampil, Pemerintah Siapkan Rp44 Triliun
Kembangkan Tenaga Kerja Terampil, Pemerintah Siapkan Rp44 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menyebutkan pemerintah berencana menyiapkan anggaran sekitar Rp44 triliun selama lima tahun untuk mengembangkan tenaga kerja terampil di Indonesia. Angka tersebut hanya 10% dari anggaran pemerintah untuk pendidikan umum.
Dia mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), penyediaan pelatih (trainer), kurikulum, dan infrastruktur. Tak hanya itu, pemerintah juga akan menggandeng negara lain untuk menjadi counter partner yang akan ditempatkan di masing-masing BLK.
"Anggaran untuk 5 tahun butuh Rp44 triliun minimum. Kurang dari 10% dari pendidikan umum. Itu untuk pembiayaan selama 4 tahun. Bukan bangun fisiknya, itu sudah ada, yang penting trainernya. Jadi di setiap Balai Latihan Kerja (BLK) ada country partner atau negara sahabat yang jadi partner yang sediakan kurikulum dan infrastrukturnya," katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (19/4/2016).
(Baca Juga: Rizal Ramli Ungkap Penyebab Tenaga Kerja RI Minim Skill)
Dia mencontohkan, Jerman yang memiliki keterampilan di bidang teknik dan otomotif akan digandeng untuk pengembangan BLK khusus teknik dan otomotif. Dengan kerja sama tersebut, pemerintah juga akan mendatangkan peralatan serta pelatih dari Jerman.
"Misalnya, Jerman yang bagusnya engineering atau otomotif. Nanti peralatan dan infrastrukturnya kita kerjasama dengan Jerman. Lalu ada corporate associate, jadi perusahaan yang terkait misalnya dengan otomotif ada BMW, Merci jadi pengajarnya langsung dari mereka," terang dia.
Pemerintah, sambung mantan Menko bidang Perekonomian ini, juga akan menempatkan BLK sesuai dengan kebutuhan tempat dan lokasi. Misal, di 10 destinasi baru akan dikembangkan BLK khusus pariwisata.
"Kalau ada ratusan BLK di Indonesia, kita mesti pilah-pilah misalnya, di 10 lokasi wisata baru, BLK nya khusus pariwisata saja. Untuk daerah industri beda lagi. Jadi ada spesialisasi masing-masing," tandasnya.
Dia mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), penyediaan pelatih (trainer), kurikulum, dan infrastruktur. Tak hanya itu, pemerintah juga akan menggandeng negara lain untuk menjadi counter partner yang akan ditempatkan di masing-masing BLK.
"Anggaran untuk 5 tahun butuh Rp44 triliun minimum. Kurang dari 10% dari pendidikan umum. Itu untuk pembiayaan selama 4 tahun. Bukan bangun fisiknya, itu sudah ada, yang penting trainernya. Jadi di setiap Balai Latihan Kerja (BLK) ada country partner atau negara sahabat yang jadi partner yang sediakan kurikulum dan infrastrukturnya," katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (19/4/2016).
(Baca Juga: Rizal Ramli Ungkap Penyebab Tenaga Kerja RI Minim Skill)
Dia mencontohkan, Jerman yang memiliki keterampilan di bidang teknik dan otomotif akan digandeng untuk pengembangan BLK khusus teknik dan otomotif. Dengan kerja sama tersebut, pemerintah juga akan mendatangkan peralatan serta pelatih dari Jerman.
"Misalnya, Jerman yang bagusnya engineering atau otomotif. Nanti peralatan dan infrastrukturnya kita kerjasama dengan Jerman. Lalu ada corporate associate, jadi perusahaan yang terkait misalnya dengan otomotif ada BMW, Merci jadi pengajarnya langsung dari mereka," terang dia.
Pemerintah, sambung mantan Menko bidang Perekonomian ini, juga akan menempatkan BLK sesuai dengan kebutuhan tempat dan lokasi. Misal, di 10 destinasi baru akan dikembangkan BLK khusus pariwisata.
"Kalau ada ratusan BLK di Indonesia, kita mesti pilah-pilah misalnya, di 10 lokasi wisata baru, BLK nya khusus pariwisata saja. Untuk daerah industri beda lagi. Jadi ada spesialisasi masing-masing," tandasnya.
(akr)
Explore More