Pemerintah Akan Terbitkan Perpres Keuangan Inklusif

JAKARTA - Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengungkapkan, pemerintah dalam waktu dekat akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait keuangan inklusif. Nantinya, layanan keuangan digital menjadi metode baru untuk memperdalam ‎keuangan inklusif masyarakat.

"Intinya menghilangkan kebocoran, korupsi, dan penyalahgunaan sasaran. Tentunya agar lebih murah, lebih efisien, lebih gampang," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Politikus PDI-Perjuangan ini menuturkan, pengalaman Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta akan dijadikan contoh untuk menyelesaikan persoalan terkait keuangan inklusif. "Jadi Gubernur BI dan Ketua OJK telah menyampaikan secara jelas, Presiden akan mengeluarkan Perpres untuk mengakomodasi semua ini," imbuh dia.

Sementara itu, Menko bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, program keuangan inklusif ini pada dasarnya program yang telah dirintis sejak beberapa tahun lalu. Sayangnya, pelaksanaannya kurang berjalan dengan baik dan membutuhkan dorongan yang jelas agar terwujud sesuai harapan.

(Baca: Balas Kunjungan Jokowi, Ratu Belanda Akan Bahas Keuangan Inklusif)

"Terutama dalam bidang yang menyangkut bantuan sosial, subsidi, maupun dalam persoalan simpanan pelajar, simpanan masyarakat, persoalan pengiriman uang, dan sebagainya. Itu sudah lama disiapkan," ungkapnya.

Nantinya, sambung mantan Gubernur BI ini, bantuan sosial dan subsidi akan dijalankan secara non tunai atau elektronik. Dengan begitu, bantuan tersebut dapat tersalurkan sesuai sasaran dan tepat waktu.

"Dengan jelas dan tegas, Presiden minta kita jalankan strategi yang sudah disiapkan itu akan segera terwujud. Dimulai dengan bidang bantuan sosial dan subsidi. Tapi kemudian tentu akan kita kembangkan lebih lanjut ke bidang lain di bidang ekonomi," pungkasnya.