Tak Ada Perbaikan Hadapi MEA, RI Bisa Digilas Negara Lain
Sabtu, 07 Mei 2016 - 17:41 WIB
Tak Ada Perbaikan Hadapi MEA, RI Bisa Digilas Negara Lain
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) gusar, jika tidak ada perbaikan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) negara lain akan menggilas Indonesia. Sebab itu, perlu dilakukan perbaikan di berbagai sektor termasuk regulasi.
"Kalau kita tidak mampu mengubah diri, memperbaiki diri, kompetisi bisa menggilas kita. Daerah, provinsi dan bisa masuk ke negara, ini kita tidak mau," ujarnya, dalam acara Indonesia Investing in Sustainable Development di Jakarta, Sabtu (7/5/2016).
Jokowi menjelaskan, Indonesia harus bisa memenangkan persaingan perdagangan bebas antarnegara di ASEAN. Salah satu caranya dengan deregulasi aturan. (Baca: Jokowi: Perputaran Uang Tinggi Dorong Pertumbuhan Ekonomi)
Untuk deregulasi, lanjut dia, kecepatan pemerintah bertindak justru kadang dibatasi aturan yang dibuat sendiri. Ada 42.000 aturan mengelilingi Tanah Air.
"Pertama deregulasi, kita ini negara besar, kecepatan kita bertindak dan memutuskan dibatasi aturan yang kita buat sendiri. Saya kira Pak Bupati rasakan sendiri," katanya.
Dia menyebutkan, jumlah aturan yang banyak tersebut sering membuat pemerintah lambat dalam mengambil keputusan. Padahal, perubahan ekonomi terjadi sangat cepat. (Baca: Infrastruktur Dibangun, Jokowi Minta Daerah Siapkan SDM)
"Dengan aturan sebanyak itu kecepatan kita bertindak jadi lamban, memutuskan juga lamban. Padahal, perubahan politik ekonomi global sangat cepat, tiap menit, tiap hari, tiap minggu, selalu berubah. Ini bisa diantisipasi kalau ada fleksibilitas regulasi," tandasnya.
"Kalau kita tidak mampu mengubah diri, memperbaiki diri, kompetisi bisa menggilas kita. Daerah, provinsi dan bisa masuk ke negara, ini kita tidak mau," ujarnya, dalam acara Indonesia Investing in Sustainable Development di Jakarta, Sabtu (7/5/2016).
Jokowi menjelaskan, Indonesia harus bisa memenangkan persaingan perdagangan bebas antarnegara di ASEAN. Salah satu caranya dengan deregulasi aturan. (Baca: Jokowi: Perputaran Uang Tinggi Dorong Pertumbuhan Ekonomi)
Untuk deregulasi, lanjut dia, kecepatan pemerintah bertindak justru kadang dibatasi aturan yang dibuat sendiri. Ada 42.000 aturan mengelilingi Tanah Air.
"Pertama deregulasi, kita ini negara besar, kecepatan kita bertindak dan memutuskan dibatasi aturan yang kita buat sendiri. Saya kira Pak Bupati rasakan sendiri," katanya.
Dia menyebutkan, jumlah aturan yang banyak tersebut sering membuat pemerintah lambat dalam mengambil keputusan. Padahal, perubahan ekonomi terjadi sangat cepat. (Baca: Infrastruktur Dibangun, Jokowi Minta Daerah Siapkan SDM)
"Dengan aturan sebanyak itu kecepatan kita bertindak jadi lamban, memutuskan juga lamban. Padahal, perubahan politik ekonomi global sangat cepat, tiap menit, tiap hari, tiap minggu, selalu berubah. Ini bisa diantisipasi kalau ada fleksibilitas regulasi," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
