30 Tahun Kedepan Indonesia Belum Akan Sejahtera
Senin, 30 Mei 2016 - 20:33 WIB
30 Tahun Kedepan Indonesia Belum Akan Sejahtera
A
A
A
KARAWANG - Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanoesoedibjo mengatakan meski Indonesia sudah merdeka selama 70 tahun, namun rakyat Indonesia belum menikmati kesejahteraan. Bahkan hingga 30 tahun ke depan rakyat di nusantara ini masih belum sejahtera.
Alasannya konsep pembangunan yang dilaksanakan para pemimpin di negeri ini belum berubah meski sudah berganti pemimpin beberapa kali.
“10 tahun hingga 30 tahun kedepan kondisinya masih tetap sama rakyat belum bisa sejahtera karena konsep pembangunan ekonomi liberal masih digunakan. Harusnya kita menganut ekonomi kerakyatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Selama ini pergerakan ekonomi hanya dikendalikan oleh segelintir orang saja,” katanya usai melantik 502 pengurus Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) Kabupaten Karawang dan Purwakarta di area persawahan Desa Lemah Subur, Kecamatan Tempuran, Senin (30/5/2016).
Menurut Hari, pergeseran orientasi antara Orde Lama ke Orde Baru hingga era reformasi saat ini, hanya menggeser ekonomi Indonesia menjadi negara liberal. Indonesia harus menganut ekonomi kerakyatan, sehingga ada kebijakan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya, meski kekuatan perekonomian tiap daerah berbeda-beda.
"Negara kita belum makmur, posisi kesejahteraan kita masih di 30 persen dari batas minimum negara maju, ini masih rendah," katanya.
Keberpihakan terhadap ekonomi lemah harus dilakukan pemerintah dengan cara memberikan harga murah, perlindungan impor agar harga tidak jatuh. Jika tidak ada keberpihakan, maka akan ada perlakuan sama, sehingga yang kecil akan semakin tertindas, akibatnya ekonomi Indonesia hanya dilakukan oleh segelintir orang.
“Selama Indonesia belum maju, maka rakyatnya belum makmur, untuk itulah Partai Perindo didirikan, agar Indonesia bisa cepat maju dengan asas mengedepankan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Hari mengatakan, Indonesia harus diperjuangkan menjadi negara maju, karena negara maju akan mampu mengurusi rakyatnya yang tertinggal. Jika negara kuat, negara yang membayar biaya pendidikan rakyatnya.
Dia juga menyayangkan, setiap janji politik dari partai politik yang sudah lama berdiri tidak pernah terealisasi. Ini bisa dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang masih tertinggal.
"Negara Indonesia harus maju, sehingga tidak berputar-putar di situ-situ saja, kita belum mencapai cita-cita kemerdekaan kita," jelasnya.
Partai politik itu pondasi suatu negara, sebab warna satu negara tidak terlepas dari partai politik, bahkan legislatif dan eksekutif pun merupakan produk partai politik. Seyogyanya partai politik menegakan nasionalisme, pendidikan, hukum dan memberantas korupsi.
"Partai Perindo sudah tentu memperjuangkan itu, tetapi ada yang lebih konsisten bagi Perindo, diantaranya bagaimana mengatasi kesenjangan sosial," ujarnya.
Selain melantik DPRt Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta, Hari Tanoe melakukan panen raya di area sawah Kecamatan Tempuran, dia bersama petani menuai padi dan menggilingnya menggunakan mesin perontok.
Alasannya konsep pembangunan yang dilaksanakan para pemimpin di negeri ini belum berubah meski sudah berganti pemimpin beberapa kali.
“10 tahun hingga 30 tahun kedepan kondisinya masih tetap sama rakyat belum bisa sejahtera karena konsep pembangunan ekonomi liberal masih digunakan. Harusnya kita menganut ekonomi kerakyatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Selama ini pergerakan ekonomi hanya dikendalikan oleh segelintir orang saja,” katanya usai melantik 502 pengurus Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) Kabupaten Karawang dan Purwakarta di area persawahan Desa Lemah Subur, Kecamatan Tempuran, Senin (30/5/2016).
Menurut Hari, pergeseran orientasi antara Orde Lama ke Orde Baru hingga era reformasi saat ini, hanya menggeser ekonomi Indonesia menjadi negara liberal. Indonesia harus menganut ekonomi kerakyatan, sehingga ada kebijakan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya, meski kekuatan perekonomian tiap daerah berbeda-beda.
"Negara kita belum makmur, posisi kesejahteraan kita masih di 30 persen dari batas minimum negara maju, ini masih rendah," katanya.
Keberpihakan terhadap ekonomi lemah harus dilakukan pemerintah dengan cara memberikan harga murah, perlindungan impor agar harga tidak jatuh. Jika tidak ada keberpihakan, maka akan ada perlakuan sama, sehingga yang kecil akan semakin tertindas, akibatnya ekonomi Indonesia hanya dilakukan oleh segelintir orang.
“Selama Indonesia belum maju, maka rakyatnya belum makmur, untuk itulah Partai Perindo didirikan, agar Indonesia bisa cepat maju dengan asas mengedepankan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Hari mengatakan, Indonesia harus diperjuangkan menjadi negara maju, karena negara maju akan mampu mengurusi rakyatnya yang tertinggal. Jika negara kuat, negara yang membayar biaya pendidikan rakyatnya.
Dia juga menyayangkan, setiap janji politik dari partai politik yang sudah lama berdiri tidak pernah terealisasi. Ini bisa dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang masih tertinggal.
"Negara Indonesia harus maju, sehingga tidak berputar-putar di situ-situ saja, kita belum mencapai cita-cita kemerdekaan kita," jelasnya.
Partai politik itu pondasi suatu negara, sebab warna satu negara tidak terlepas dari partai politik, bahkan legislatif dan eksekutif pun merupakan produk partai politik. Seyogyanya partai politik menegakan nasionalisme, pendidikan, hukum dan memberantas korupsi.
"Partai Perindo sudah tentu memperjuangkan itu, tetapi ada yang lebih konsisten bagi Perindo, diantaranya bagaimana mengatasi kesenjangan sosial," ujarnya.
Selain melantik DPRt Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta, Hari Tanoe melakukan panen raya di area sawah Kecamatan Tempuran, dia bersama petani menuai padi dan menggilingnya menggunakan mesin perontok.
(ven)
Lihat Juga :
