Sudirman Said Klaim Holding BUMN Energi Untungkan Negara
Selasa, 31 Mei 2016 - 13:55 WIB
Sudirman Said Klaim Holding BUMN Energi Untungkan Negara
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menilai rencana pemerintah membentuk holding BUMN energi akan menguntungkan negara. Rencana pembentukan holding sudah dibicarakan di rapat terbatas kabinet pada April.
"Tentu negara akan sangat diuntungkan bila Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih ramping dan punya kapabilitas lebih besar. Manfaatnya holding juga bisa menarik resources, seperti modal, marketing, dan banyak hal yang bisa dilakukan bersama. Jadi kita menyambut baik pembentukan holding," tuturnya di Jakarta, Selasa (31/5/2016).
Sudirman meyakini holding BUMN energi dapat memberikan sinergi antar sesama BUMN energi, yaitu PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang sama-sama bergerak di bidang usaha hilir gas bumi.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM berpendapat, sinergi dua BUMN energi, PGN dan Pertagas dapat menjadi solusi tumpang tindih pembangunan pipa dan penyaluran gas.
"Dengan adanya holding, masalah kompetisi tidak sehat antar BUMN bisa selesai. Mudah-mudahan urusan PGN dan Pertagas bisa selesai," kata dia.
Masalah PGN yang akan menjadi anak usaha Pertamina, meskipun PGN sudah go public dan 43% sahamnya dimiliki publik, bahkan dimiliki asing, tidak menjadi masalah.
"Itu sih corporate structure, bisa diaturlah. Kan bagaimana pun pemegang saham mayoritas punya kewenangan. Semuanya dikembalikan kepada RUPS, nanti dibicarakan di masing-masing RUPS," jelas Sudirman.
Menurutnya, sinergi PGN dan Pertagas diyakini dapat menjadi penyangga gas nasional menjadi lebih baik.
Meski PGN dimiliki sebagian oleh asing, tapi statusnya tetap BUMN.
"PGN tidak akan terkungkung meski menjadi anak usaha Pertamina, ruang geraknya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur gas bumi tidak akan dipersempit. Unit usaha punya kebebasan bergerak, karena yang mau dibuat adalah investment holding di mana anak-anak usahanya bisa bergerak sebagaimana BUMN sekarang," tegasnya.
Penggabungan Pertamina dan PGN dinilai akan menimbulkan monopoli di bisnis hilir gas bumi. Namun menurut Sudirman, itu juga tidak akan jadi masalah karena pemerintah akan membatasi margin keuntungan yang boleh diambil, seperti tarif listrik PLN. "Monopoli itu baik-baik saja asal ada regulasi, marginnya diatur, seperti PLN. Jadi enggak masalah," tutup dia.
"Tentu negara akan sangat diuntungkan bila Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih ramping dan punya kapabilitas lebih besar. Manfaatnya holding juga bisa menarik resources, seperti modal, marketing, dan banyak hal yang bisa dilakukan bersama. Jadi kita menyambut baik pembentukan holding," tuturnya di Jakarta, Selasa (31/5/2016).
Sudirman meyakini holding BUMN energi dapat memberikan sinergi antar sesama BUMN energi, yaitu PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang sama-sama bergerak di bidang usaha hilir gas bumi.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM berpendapat, sinergi dua BUMN energi, PGN dan Pertagas dapat menjadi solusi tumpang tindih pembangunan pipa dan penyaluran gas.
"Dengan adanya holding, masalah kompetisi tidak sehat antar BUMN bisa selesai. Mudah-mudahan urusan PGN dan Pertagas bisa selesai," kata dia.
Masalah PGN yang akan menjadi anak usaha Pertamina, meskipun PGN sudah go public dan 43% sahamnya dimiliki publik, bahkan dimiliki asing, tidak menjadi masalah.
"Itu sih corporate structure, bisa diaturlah. Kan bagaimana pun pemegang saham mayoritas punya kewenangan. Semuanya dikembalikan kepada RUPS, nanti dibicarakan di masing-masing RUPS," jelas Sudirman.
Menurutnya, sinergi PGN dan Pertagas diyakini dapat menjadi penyangga gas nasional menjadi lebih baik.
Meski PGN dimiliki sebagian oleh asing, tapi statusnya tetap BUMN.
"PGN tidak akan terkungkung meski menjadi anak usaha Pertamina, ruang geraknya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur gas bumi tidak akan dipersempit. Unit usaha punya kebebasan bergerak, karena yang mau dibuat adalah investment holding di mana anak-anak usahanya bisa bergerak sebagaimana BUMN sekarang," tegasnya.
Penggabungan Pertamina dan PGN dinilai akan menimbulkan monopoli di bisnis hilir gas bumi. Namun menurut Sudirman, itu juga tidak akan jadi masalah karena pemerintah akan membatasi margin keuntungan yang boleh diambil, seperti tarif listrik PLN. "Monopoli itu baik-baik saja asal ada regulasi, marginnya diatur, seperti PLN. Jadi enggak masalah," tutup dia.
(izz)
Lihat Juga :
