2020, Semua Wilayah NTB Terang Benderang
2020, Semua Wilayah NTB Terang Benderang
A
A
A
LOMBOK - Pada 2020 seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) diklaim pemerintah bakal teraliri listrik. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat groundbreaking proyek Mobile Power Plant (MPP) berkapasitas 50 megawatt (MW) di Desa Taman Ayu, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (11/6).
"Listrik merupakan elemen yang sangat penting, semua membutuhkan listrik, kita harus menyelesaikan hal ini bersama-sama, saling membantu," kata Presiden saat meninjau pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Unit 2 Jeranjang di Mataram, NTB.
Lebih lanjut dikatakan ke depan, Indonesia harus berupaya mengoptimalkan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Sebab Indonesia kaya akan sumber daya alam.
Jokowi pun berharap semua yang sudah di targetkan PLN dapat tercapai. "MPP ini memang cepat progress-nya, konstruksi terlihat sudah siap, dan semoga semua diberikan kelancaran, bulan Agustus sudah beres ya," harap Jokowi.
Sistem kelistrikan di wilayah NTB terdiri dari 3 sistem yang terpisah, yaitu Sistem Lombok, Sistem Sumbawa, dan Sistem Bima. Sistem Lombok merupakan sistem terbesar dengan beban puncak mencapai kurang lebih 212 MW dan daya pasok kurang lebih 219 MW per Juni 2016.
Dengan tambahan 50 MW dari MPP Lombok, maka akan menambah keandalan daya pasok sistem Lombok. Pembangunan MPP tersebut menjadi salah satu program strategis PLN yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2015–2024.
Hal ini menjadi bukti awal komitmen PLN terhadap pembangunan infrastruktur kelistrikan di NTB yang masuk ke dalam program 35.000 MW. MPP menjadi pilihan tepat agar dapat segera menambah pasokan kelistrikan di beberapa daerah, karena proses pengerjaan nya yang tidak memakan waktu lama.
Seperti pada MPP Lombok ini yang hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5–6 bulan agar dapat beroperasi. Dibangun sejak 8 Februari 2016, kini pembangunan proyek MPP telah mencapai progress sebesar 70%.
Dirut PLN Sofyan Basir mengatakan, dengan masuknya MPP 50 MW ke dalam sistem Lombok diperkirakan rasio elektrifikasi di Lombok akan meningkat dari 73,83% (per April 2016) menjadi 78,16 % pada Desember 2016. “Kami berharap dengan meningkatnya rasio elektrifikasi bisa menjadi katalisator peningkatan perekonomian masyarakat,” harap mantan Dirut BRI ini.
Lebih lanjut dikatakan, pemilihan MPP berbahan bakar gas merupakan keputusan tepat dari PLN. Alasannya, berpotensi menghemat biaya pengeluaran untuk BBM hingga Rp26 miliar per tahun.
Terkait program 35.000 MW, PLN akan membangun beberapa pembangkit dengan total kapasitas 500 MW. Beberapa pembangkit telah melewati tahapan pembebasan lahan, di antaranya adalah PLTGU Lombok 150 MW, PLTU Lombok dan PLTU Lombok 2 yang masing-masing berkapasitas 100 MW. Lalu PLTMG Sumbawa 50 MW, dan PLTMG Bima 50 MW dengan total transmisi sepanjang 103 kms.
"Listrik merupakan elemen yang sangat penting, semua membutuhkan listrik, kita harus menyelesaikan hal ini bersama-sama, saling membantu," kata Presiden saat meninjau pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Unit 2 Jeranjang di Mataram, NTB.
Lebih lanjut dikatakan ke depan, Indonesia harus berupaya mengoptimalkan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Sebab Indonesia kaya akan sumber daya alam.
Jokowi pun berharap semua yang sudah di targetkan PLN dapat tercapai. "MPP ini memang cepat progress-nya, konstruksi terlihat sudah siap, dan semoga semua diberikan kelancaran, bulan Agustus sudah beres ya," harap Jokowi.
Sistem kelistrikan di wilayah NTB terdiri dari 3 sistem yang terpisah, yaitu Sistem Lombok, Sistem Sumbawa, dan Sistem Bima. Sistem Lombok merupakan sistem terbesar dengan beban puncak mencapai kurang lebih 212 MW dan daya pasok kurang lebih 219 MW per Juni 2016.
Dengan tambahan 50 MW dari MPP Lombok, maka akan menambah keandalan daya pasok sistem Lombok. Pembangunan MPP tersebut menjadi salah satu program strategis PLN yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2015–2024.
Hal ini menjadi bukti awal komitmen PLN terhadap pembangunan infrastruktur kelistrikan di NTB yang masuk ke dalam program 35.000 MW. MPP menjadi pilihan tepat agar dapat segera menambah pasokan kelistrikan di beberapa daerah, karena proses pengerjaan nya yang tidak memakan waktu lama.
Seperti pada MPP Lombok ini yang hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5–6 bulan agar dapat beroperasi. Dibangun sejak 8 Februari 2016, kini pembangunan proyek MPP telah mencapai progress sebesar 70%.
Dirut PLN Sofyan Basir mengatakan, dengan masuknya MPP 50 MW ke dalam sistem Lombok diperkirakan rasio elektrifikasi di Lombok akan meningkat dari 73,83% (per April 2016) menjadi 78,16 % pada Desember 2016. “Kami berharap dengan meningkatnya rasio elektrifikasi bisa menjadi katalisator peningkatan perekonomian masyarakat,” harap mantan Dirut BRI ini.
Lebih lanjut dikatakan, pemilihan MPP berbahan bakar gas merupakan keputusan tepat dari PLN. Alasannya, berpotensi menghemat biaya pengeluaran untuk BBM hingga Rp26 miliar per tahun.
Terkait program 35.000 MW, PLN akan membangun beberapa pembangkit dengan total kapasitas 500 MW. Beberapa pembangkit telah melewati tahapan pembebasan lahan, di antaranya adalah PLTGU Lombok 150 MW, PLTU Lombok dan PLTU Lombok 2 yang masing-masing berkapasitas 100 MW. Lalu PLTMG Sumbawa 50 MW, dan PLTMG Bima 50 MW dengan total transmisi sepanjang 103 kms.
(akr)
Explore More