Jokowi Sebut Perizinan Berbelit Pangkal Masalah Investasi
Jokowi Sebut Perizinan Berbelit Pangkal Masalah Investasi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kesekian kalinya kembali mengeluhkan masalah perizinan yang masih berbelit sehingga menjadi kendala dalam membangun iklim investasi di Tanah Air. Padahal, banyak kalangan investor yang berminat untuk berinvestasi di Indonesia.
(Baca Juga: Atasi Perizinan Ruwet, Jokowi Terhalang Undang-undang)
Menurut Jokowi, perizinan menjadi pangkal masalah yang harus segera dibenahi. Dia mengakui proses perizinan masih ruwet dari meja ke meja tidak rampung dan harus membayar pula.
"Bapak ibu mengalami semua. Ini akan kita sosialisasikan, ini pekerjaan besar," ujarnya dalam sambutannya di hadapan Pengurus Asosiasi Kontraktor Mekanikal dan Elektrikal Indonesia (AKLI) dan Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia (APEI) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2016).
Dia menambahkan salah satu realisasi pemerintah untuk mempermudah proses perizinan adalah dengan kebijakan membatalkan sekira 3.143 Peraturan Daerah (Perda). Ribuan perda yang dibatalkan seluruhnya berkenaan dengan proses perizinan yang menghambat investasi.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, selain membatalkan ribuan Perda, pemerintah juga mengklaim telah menghapus peraturan menteri yang menghambat masalah perizinan. "Saya pernah datang ke kantor urusan SIUP saya mau lihat berapa lama urus SIUP. Saya datang ke depan nih syaratnya diketik komputerize, hanya dua menit rampung," tandasnya.
(Baca Juga: Atasi Perizinan Ruwet, Jokowi Terhalang Undang-undang)
Menurut Jokowi, perizinan menjadi pangkal masalah yang harus segera dibenahi. Dia mengakui proses perizinan masih ruwet dari meja ke meja tidak rampung dan harus membayar pula.
"Bapak ibu mengalami semua. Ini akan kita sosialisasikan, ini pekerjaan besar," ujarnya dalam sambutannya di hadapan Pengurus Asosiasi Kontraktor Mekanikal dan Elektrikal Indonesia (AKLI) dan Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia (APEI) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2016).
Dia menambahkan salah satu realisasi pemerintah untuk mempermudah proses perizinan adalah dengan kebijakan membatalkan sekira 3.143 Peraturan Daerah (Perda). Ribuan perda yang dibatalkan seluruhnya berkenaan dengan proses perizinan yang menghambat investasi.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, selain membatalkan ribuan Perda, pemerintah juga mengklaim telah menghapus peraturan menteri yang menghambat masalah perizinan. "Saya pernah datang ke kantor urusan SIUP saya mau lihat berapa lama urus SIUP. Saya datang ke depan nih syaratnya diketik komputerize, hanya dua menit rampung," tandasnya.
(akr)
Explore More