EWI Ingatkan Ada Konspirasi Gagalkan Holding BUMN

JAKARTA - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean mengingatkan pemerintah soal konspirasi besar untuk menggagalkan pembentukan holding BUMN. Konspirasi ini tentunya bisa berasal dari mana saja.

“Pemerintah mesti waspada. Kemugkinan mereka yang ingin menggagalkan itu mereka yang terancam. Karena sebelumnya mereka sangat menikmati keuntungan dari pengelolaan migas yang kacau-balau,” kata Ferdinand dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/6/2016)

Orang-orang tersebut, menurut Ferdinand, sangat tidak menginginkan adanya holding BUMN. Pasalnya, keberadaan holding BUMN akan membuat tata kelola dan tata niaga migas menjadi sangat baik dan teratur. Dalam kondisi yang serba teratur itulah, lanjut dia, peluang mereka untuk 'bermain-main' seperti yang selama ini terjadi akan tertutup.

“Selama ini mereka sangat bebas dan nyaman karena tidak ada yang mengontrol. Sedangkan keberadan holding akan membuat mereka harus ikut aturan holding. Situasi ini yang membuat mereka tidak nyaman. Makanya mereka mempertahankan status quo yang ada,” lanjut Ferdinand.

Menurut Ferdinand, konspirasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara. “Bahkan, persoalan pengawasan pun dijadikan alat pembenaran konspirasi untuk menggagalkan holding,” kata dia.

Padahal, kata Ferdinand, semua dalih itu sama sekali tidak beralasan dan sangat dibuat-buat. Terkait pengawasan misalnya, DPR tetap bisa melakukan pengawasan terhadap PGN. Ketika DPR melakukan rapat untuk membahas persoalan gas, misalnya, ketika itulah Pertamina sebagai induk holding bisa menyertakan PGN. Dan pada saat itulah, lanjut Ferdinand, DPR bisa bertanya banyak hal kepada PGN.

Itulah sebabnya, tak ada alasan untuk menunda pembentukan holding BUMN. Sebagai langkah awal, kata Ferdinand, adalah menjadikan Pertamina sebagai induk holding BUMN dan PGN sebagai anak usaha. Setelah itu, barulah holding BUMN melakukan upaya pengambilalihan saham privat yang berada pada PGN. Pengambilalihan itu penting mengingat sebagian besar saham tersebut dimiliki asing.

“Karena masalahnya adalah adanya saham asing di dalam PGN. Ada kepentingan asing bermain di sana,” tutup Ferdinand.