Demi Proyek Listrik 35.000 MW, Pemerintah Buka Impor LNG

JAKARTA - Ambisi besar tapi tenaga tidak ada, itulah yang ingin dihindari oleh pemerintah terkait megaproyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW). Untuk itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengemukakan pemerintah akan membuka keran impor liquifed natural gas alias LNG.

Tujuannya menopang proyek kelistrikan 35.000 MW, yang tidak tercukupi dengan pasokan LNG dari dalam negeri.

PT PLN (Persero) sendiri beberapa waktu lalu menyebutkan, kebutuhan gas untuk program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000MW mencapai 1.250 miliar british thermal unit per day (BTUD). Rinciannya, untuk tambahan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) di Jawa-Bali yang berkapasitas 5.000 MW dengan kebutuhan 542 BBTUD, dan PLTG/PLTGU di luar Jawa-Bali berdaya 7.081 MW sekitar 600 BBTUD.

Di luar Jawa-Bali, pembangkit tersebar dari Aceh hingga Papua dengan bagian terbesar kebutuhan di Sumatera Utara (98 BBTUD), Sulawesi Selatan (78 BBTUD), Aceh (72 BBTUD), Riau (57 BBTUD), Batam (54 BBTUD), Lampung (38 BBTUD), dan Kepulauan Riau (34 BBTUD).

"‎Kami lihat dari pasokan dan kebutuhan permintaan tidak bisa ditutupi LNG Indonesia. Maka saat rapat di Komisi VI DPR, Pak Menteri (ESDM) sudah bilang akan membuka izin untuk impor LNG," kata Vice President External Relation SKK Migas, Taslim Yunus di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Dia pun mengakui, kebutuhan gas di Tanah Air sudah tidak bisa dibendung dengan pasokan di dalam negeri. Sebab, saat ini kondisinya sudah cukup mendesak.

Karena itu,‎ sambung Taslim, pemerintah memutuskan untuk memasok gas impor dari luar negeri. Apalagi, di beberapa negara harga gasnya jauh lebih kompetitif.

"Ini sudah tidak bisa kita bendung lagi karena kondisi mendesak. Di dunia sekarang juga banyak supplier baru jadi harga lebih kompetitif. Malah di beberapa tempat, kami lihat ada yang harga lebih murah daripada di sini," tandasnya.