Pemerintah Diminta Kontrol Titik Ekstrem Kelangkaan BBM dan Elpiji
Minggu, 03 Juli 2016 - 16:12 WIB
Pemerintah Diminta Kontrol Titik Ekstrem Kelangkaan BBM dan Elpiji
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta pemerintah serius dalam menjaga pasokan bahan bakar minyak (BBM), mencegah pemadaman listrik, dan menjamin ketersediaan Elpiji sepanjang musim mudik Lebaran. Keyakinan pemerintah mampu menjaga pasokan energi, harus diimbang dengan pengawasan dan pamantauan yang real time dan terkini.
"Pemerintah telah menyampaikan kesiapannya dalam berbagai kesempatan untuk mengantisipasi perayaan Lebaran dan mudik. Namun demikian harus diantisipasi mitigasi dini terhadap titik ekstrem permintaan dan strategi distribusinya," katanya di Jakarta, Minggu (3/7/2016).
Dia menegaskan, pemerintah harus terus memperbaiki kualitas koordinasi antar instansi dalam mengantisipasi mudik Lebaran kali ini. Mengingat, lonjakan jumlah kendaraan mudik akan berdampak kepada peningkatan konsumsi BBM.
Selain itu, dia juga mengimbau kepda Badan Pengatur Hilir Minyak Gas (BPH Migas) maupun PT Pertamina (Persero) agar dapat memastikan distribusi BBM terjaga di jalur mudik utama maupun alternatif.
"Biasanya saat bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri terjadi kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok, termasuk elpiji dan BBM," imbuh dia.
Selain itu, sambung Rofi, Pertamina maupun Hiswana Migas harus memastikan kesiapan fasilitas pendukung Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pasalnya, selama ini SPBU menjadi salah satu pilihan perhentian terbaik bagi para pemudik,
Oleh sebab itu, dibutuhkan kesiapan SPBU juga dalam sisi fasilitas pendukung seperti mushola, toilet, hingga tempat istirahat. "Kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi mudik bukan hanya sekedar bertumpu kepada aspek teknis, namun juga non teknis. Keseriusan dalam mempersiapkannya, menunjukan komitmen membantu pelayanan masyarakat," tandasnya.
Sekadar informasi, BPH Migas mengaku akan melakukan monitoring pemantauan penyediaan dan pendistribusian BBM untuk Pra Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 28-2 Juli 2016 dan pasca Idul Fitri tanggal 11-13 Juli 2016 di wilayah DKI, sepanjang Pantura, dan wilayah-wilayah lain seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.
"Pemerintah telah menyampaikan kesiapannya dalam berbagai kesempatan untuk mengantisipasi perayaan Lebaran dan mudik. Namun demikian harus diantisipasi mitigasi dini terhadap titik ekstrem permintaan dan strategi distribusinya," katanya di Jakarta, Minggu (3/7/2016).
Dia menegaskan, pemerintah harus terus memperbaiki kualitas koordinasi antar instansi dalam mengantisipasi mudik Lebaran kali ini. Mengingat, lonjakan jumlah kendaraan mudik akan berdampak kepada peningkatan konsumsi BBM.
Selain itu, dia juga mengimbau kepda Badan Pengatur Hilir Minyak Gas (BPH Migas) maupun PT Pertamina (Persero) agar dapat memastikan distribusi BBM terjaga di jalur mudik utama maupun alternatif.
"Biasanya saat bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri terjadi kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok, termasuk elpiji dan BBM," imbuh dia.
Selain itu, sambung Rofi, Pertamina maupun Hiswana Migas harus memastikan kesiapan fasilitas pendukung Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pasalnya, selama ini SPBU menjadi salah satu pilihan perhentian terbaik bagi para pemudik,
Oleh sebab itu, dibutuhkan kesiapan SPBU juga dalam sisi fasilitas pendukung seperti mushola, toilet, hingga tempat istirahat. "Kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi mudik bukan hanya sekedar bertumpu kepada aspek teknis, namun juga non teknis. Keseriusan dalam mempersiapkannya, menunjukan komitmen membantu pelayanan masyarakat," tandasnya.
Sekadar informasi, BPH Migas mengaku akan melakukan monitoring pemantauan penyediaan dan pendistribusian BBM untuk Pra Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 28-2 Juli 2016 dan pasca Idul Fitri tanggal 11-13 Juli 2016 di wilayah DKI, sepanjang Pantura, dan wilayah-wilayah lain seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.
(dol)
Lihat Juga :
