Pemerintah Sepakat 4 BUMN Bakal Right Issue
Pemerintah Sepakat 4 BUMN Bakal Right Issue
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution menerangkan ini saat yang tepat bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menerbitkan saham baru atau rights issue. Rencananya ada empat BUMN yang telah siap melantai di bursa saham yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
"Ini momen yang paling tepat bagi BUMN melakukan right issue. Perlu dibuat rencana yang matang untuk menyambut program tax amnesty karena akan ada dana besar yang masuk. Permintaan surat-surat berharga dalam waktu enam bulan ini akan melonjak. Harganya pun pasti bagus. Dan menurut saya, yang paling siap adalah BUMN,” kata Darmin lewat keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (12/7/2016).
(Baca Juga: Kebut Holding, Menteri Rini Janji Tak Seret BUMN untuk IPO)
Seluruh hasil penjualan saham baru ini diterangkan bakal digunakan untuk membiayai proyek-proyek bisnis masing-masing perusahaan pelat merah tersebut. Rencana right issue ini merupakan bagian dari program privatisasi Kementerian BUMN 2016 untuk memperkuat permodalan BUMN.
Selain right issue ada juga lewat mekanisme Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), ke-4 BUMN ini juga akan mendapat tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memperkuat struktur permodalan persero.
"Penambahan modal ini akan digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan berbagai proyek-proyek infrastruktur prioritas pemerintah antara lain untuk kebutuhan investasi pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, water treatment plan, pembangunan pelabuhan, pembangunan apartemen menengah dan kawasan industri," tandasnya.
Sebagai informasi guna mewujudkan hal tersebut digelar Rapat Koordinasi Komite Privatisasi. Hadir dalam rakor antara lain Menteri BUMN sekaligus anggota Komite Privatisasi Rini M Soemarno, Menteri Keuangan sekaligus anggota Komite Privatisasi Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus anggota Komite Privatisasi Basuki Hadimuljo.
Tidak ketinggalan Menteri Perindustrian sekaligus anggota Komite Privatisasi saleh Husin, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Bintang Perbowo, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Adityawarman, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Sukandar, dan Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Tumiyono.
"Ini momen yang paling tepat bagi BUMN melakukan right issue. Perlu dibuat rencana yang matang untuk menyambut program tax amnesty karena akan ada dana besar yang masuk. Permintaan surat-surat berharga dalam waktu enam bulan ini akan melonjak. Harganya pun pasti bagus. Dan menurut saya, yang paling siap adalah BUMN,” kata Darmin lewat keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (12/7/2016).
(Baca Juga: Kebut Holding, Menteri Rini Janji Tak Seret BUMN untuk IPO)
Seluruh hasil penjualan saham baru ini diterangkan bakal digunakan untuk membiayai proyek-proyek bisnis masing-masing perusahaan pelat merah tersebut. Rencana right issue ini merupakan bagian dari program privatisasi Kementerian BUMN 2016 untuk memperkuat permodalan BUMN.
Selain right issue ada juga lewat mekanisme Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), ke-4 BUMN ini juga akan mendapat tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memperkuat struktur permodalan persero.
"Penambahan modal ini akan digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan berbagai proyek-proyek infrastruktur prioritas pemerintah antara lain untuk kebutuhan investasi pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, water treatment plan, pembangunan pelabuhan, pembangunan apartemen menengah dan kawasan industri," tandasnya.
Sebagai informasi guna mewujudkan hal tersebut digelar Rapat Koordinasi Komite Privatisasi. Hadir dalam rakor antara lain Menteri BUMN sekaligus anggota Komite Privatisasi Rini M Soemarno, Menteri Keuangan sekaligus anggota Komite Privatisasi Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus anggota Komite Privatisasi Basuki Hadimuljo.
Tidak ketinggalan Menteri Perindustrian sekaligus anggota Komite Privatisasi saleh Husin, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Bintang Perbowo, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Adityawarman, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Sukandar, dan Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Tumiyono.
(akr)
Explore More