OJK Gandeng Pemda Genjot Akses Keuangan di Daerah
Minggu, 17 Juli 2016 - 12:03 WIB
OJK Gandeng Pemda Genjot Akses Keuangan di Daerah
A
A
A
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggenjot akses keuangan di berbagai daerah Tanah Air. Upaya ini dilakukan dengan menggandeng pemerintah daerah (Pemda) dengan menetapkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Salah satunya dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini ditandai dengan penetapan TPAKD Provinsi Jateng oleh Anggota Dewan Komisioner OJK Kusumaningtuti S Soetiono bersama Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Pendirian TPAKD ini diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses keuangan masyarakat dan UMKM di Jawa Tengah.
Kusumaningtuti mengatakan, TPAKD lahir dari kondisi di masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk keperluan pribadi, keluarga maupun usaha. Karena itu, TPAKD sebagai forum koordinasi antarinstansi dan stakeholders diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
“Pembentukan TPAKD Provinsi Jawa Tengah ini merupakan kerja nyata industri jasa keuangan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses keuangan masyarakat dan UMKM,” ujarnya, dalam keterangan tertulis yang dilansir Minggu (17/7/2016).
Kusumaningtuti menyebutkan banyak sektor usaha UMKM yang potensial di Provinsi Jawa Tengah dapat dijadikan sasaran penyediaan ataupun ditingkatkan akses keuangannya dan bisa menjadi target TPAKD, misalnya petani bawang di Brebes, petani padi organik di Boyolali, pedagang batik di pasar klewer, dan pedagang di Pasar Legi Solo.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengharapkan TPAKD dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan dapat dirasakan kiprahnya bagi peningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatkan kapasitas usaha UMKM di Jawa Tengah. Pentingnya peranan sektor UMKM dalam mendukung pertumbuhan perekonomian tersebut mengharuskan dilakukannya penguatan kapasitas UMKM.
"Salah satu bentuk penguatan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan dan usahanya serta memperluas akses keuangan bagi UMKM," katanya.
Salah satunya dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini ditandai dengan penetapan TPAKD Provinsi Jateng oleh Anggota Dewan Komisioner OJK Kusumaningtuti S Soetiono bersama Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Pendirian TPAKD ini diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses keuangan masyarakat dan UMKM di Jawa Tengah.
Kusumaningtuti mengatakan, TPAKD lahir dari kondisi di masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk keperluan pribadi, keluarga maupun usaha. Karena itu, TPAKD sebagai forum koordinasi antarinstansi dan stakeholders diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
“Pembentukan TPAKD Provinsi Jawa Tengah ini merupakan kerja nyata industri jasa keuangan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses keuangan masyarakat dan UMKM,” ujarnya, dalam keterangan tertulis yang dilansir Minggu (17/7/2016).
Kusumaningtuti menyebutkan banyak sektor usaha UMKM yang potensial di Provinsi Jawa Tengah dapat dijadikan sasaran penyediaan ataupun ditingkatkan akses keuangannya dan bisa menjadi target TPAKD, misalnya petani bawang di Brebes, petani padi organik di Boyolali, pedagang batik di pasar klewer, dan pedagang di Pasar Legi Solo.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengharapkan TPAKD dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan dapat dirasakan kiprahnya bagi peningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatkan kapasitas usaha UMKM di Jawa Tengah. Pentingnya peranan sektor UMKM dalam mendukung pertumbuhan perekonomian tersebut mengharuskan dilakukannya penguatan kapasitas UMKM.
"Salah satu bentuk penguatan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan dan usahanya serta memperluas akses keuangan bagi UMKM," katanya.
(dmd)
