Kemenhub Ajukan Anggaran Rp50,5 Triliun di RAPBN 2017
Selasa, 19 Juli 2016 - 22:31 WIB
Kemenhub Ajukan Anggaran Rp50,5 Triliun di RAPBN 2017
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar Rp50,512 triliun. Anggaran tersebut akan diserap untuk pembangunan infrastruktur transportasi pada tahun depan, sebagai implementasi pemerintah yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rincian anggaran yang diajukan tersebut, meliputi Sekretariat Jenderal Rp542 miliar, Inspektorat Jenderal Rp90 miliar, Direktorat Perhubungan Darat Rp4,715 triliun, Direktorat Perhubungan Laut Rp12,135 triliun, Direktorat Perhubungan Udara Rp9,72 triliun, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp18,558 trilliun, Badan Pengembengan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp4,505 triliun, Badan Penelitian dan Pengembangan Rp124 miliar, serta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp120 miliar.
Menhub Jonan menjelaskan, implementasi rencana kerja sektor perhubungan difokuskan pada pemberian jaminan keselamatan dan keamanan transportasi. Selain itu, Kemenhub akan melanjutkan peningkatan kapasitas transportasi angkutan umum, peningkatan kualitas personel di pusat, daerah maupun operator serta mengambil alih pengoperasian terminal tipe A dan jembatan timbang di sejumlah daerah.
“Tahun depan kami juga akan mengambil alih pengelolaan terminal tipe A dan jembatan timbang yang dikelola daerah. 5.000-6.000 pegawainya akan pindah ke pusat (Kemenhub)," ujarnya di hadapan Komisi V DPR di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa(19/7/2016).
Jonan mengatakan 10 fokus dan sasaran pembangunan sektor perhubungan pada 2017 juga meliputi penyelesaian proyek KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) dengan kebutuhan di sektor perhubungan darat berupa pembangunan dermaga penyeberangan (21 lokasi) senilai Rp642,64 miliar, pembangunan Terminal tipe A (6 lokasi) Rp165,17 miliar, serta pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) di enam lokasi senilai Rp52,54 miliar.
Di sektor Perkeretaapian KDP meliputi pembangunan jalur KA pada delapan lintas dengan panjang trek 162,11 kmsp, senilai Rp4,979 triliun. Sektor laut berupa pembangunan pelabuhan laut (75 lokasi) senilai Rp2,518 triliun. Sektor udara berupa pembangunan bandara di 11 lokasi Rp198,65 miliar.
Terakhir, pembangunan yang saat ini dalam pengerjaan berupa pembangunan gedung atau fasilitas diklat pada delapan lokasi senilai Rp518,08 triliun. "Ini sudah ada yang jalan sejak 2011 dan masih terus pembangunannya," imbuhnya.
Menhub Jonan menambahkan, bahwa pengajuan tersebut masih sebatas usulan dan akan dibahas lebih lanjut. Pengajuan anggaran Kemenhub 2017 di Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih yang terbesar.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Prasetyo Budi Tjahjono mengatakan, anggaran tersebut penyerapannya meliputi pembangunan LRT (Light Rail Transit) di Sumatera Selatan, pembangunan jalur kereta trans Sumatera, Trans Sulawesi serta jalur selatan Pulau Jawa. "Sebenarnya alokasinya bertambah sedikit dibanding tahun ini. Dari total Rp18 triliun itu, Rp5 triliun untuk pembangunan LRT di Sumatera Selatan. Sisanya Rp13 triliun untuk pembangunan jalur trans Sulawesi, Sumatera serta jalur selatan Pulau Jawa," pungkasnya.
Rincian anggaran yang diajukan tersebut, meliputi Sekretariat Jenderal Rp542 miliar, Inspektorat Jenderal Rp90 miliar, Direktorat Perhubungan Darat Rp4,715 triliun, Direktorat Perhubungan Laut Rp12,135 triliun, Direktorat Perhubungan Udara Rp9,72 triliun, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp18,558 trilliun, Badan Pengembengan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp4,505 triliun, Badan Penelitian dan Pengembangan Rp124 miliar, serta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp120 miliar.
Menhub Jonan menjelaskan, implementasi rencana kerja sektor perhubungan difokuskan pada pemberian jaminan keselamatan dan keamanan transportasi. Selain itu, Kemenhub akan melanjutkan peningkatan kapasitas transportasi angkutan umum, peningkatan kualitas personel di pusat, daerah maupun operator serta mengambil alih pengoperasian terminal tipe A dan jembatan timbang di sejumlah daerah.
“Tahun depan kami juga akan mengambil alih pengelolaan terminal tipe A dan jembatan timbang yang dikelola daerah. 5.000-6.000 pegawainya akan pindah ke pusat (Kemenhub)," ujarnya di hadapan Komisi V DPR di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa(19/7/2016).
Jonan mengatakan 10 fokus dan sasaran pembangunan sektor perhubungan pada 2017 juga meliputi penyelesaian proyek KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) dengan kebutuhan di sektor perhubungan darat berupa pembangunan dermaga penyeberangan (21 lokasi) senilai Rp642,64 miliar, pembangunan Terminal tipe A (6 lokasi) Rp165,17 miliar, serta pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) di enam lokasi senilai Rp52,54 miliar.
Di sektor Perkeretaapian KDP meliputi pembangunan jalur KA pada delapan lintas dengan panjang trek 162,11 kmsp, senilai Rp4,979 triliun. Sektor laut berupa pembangunan pelabuhan laut (75 lokasi) senilai Rp2,518 triliun. Sektor udara berupa pembangunan bandara di 11 lokasi Rp198,65 miliar.
Terakhir, pembangunan yang saat ini dalam pengerjaan berupa pembangunan gedung atau fasilitas diklat pada delapan lokasi senilai Rp518,08 triliun. "Ini sudah ada yang jalan sejak 2011 dan masih terus pembangunannya," imbuhnya.
Menhub Jonan menambahkan, bahwa pengajuan tersebut masih sebatas usulan dan akan dibahas lebih lanjut. Pengajuan anggaran Kemenhub 2017 di Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih yang terbesar.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Prasetyo Budi Tjahjono mengatakan, anggaran tersebut penyerapannya meliputi pembangunan LRT (Light Rail Transit) di Sumatera Selatan, pembangunan jalur kereta trans Sumatera, Trans Sulawesi serta jalur selatan Pulau Jawa. "Sebenarnya alokasinya bertambah sedikit dibanding tahun ini. Dari total Rp18 triliun itu, Rp5 triliun untuk pembangunan LRT di Sumatera Selatan. Sisanya Rp13 triliun untuk pembangunan jalur trans Sulawesi, Sumatera serta jalur selatan Pulau Jawa," pungkasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
