Bekraf Gandeng BPS Lakukan Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif
A
A
A
YOGYAKARTA - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) melaksanakan penandatangan kesepakatan dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Melalui kerja sama ini, nantinya Bekraf akan menggunakan data yang dihasilkan BPS terkait dengan ekonomi kreatif untuk kepentingan pengembangan dan beberapa kepentingan Bekraf lainnya.
Kepala Bekraf, Triawan Munaf mengatakan, industri kreatif memiliki potensi yang besar dalam menyokong perekonomian bangsa ini. Namun sayang, bidang yang sering disebut sebagai softpower dari ekonomi ini belum terdata secara spesifik. Karena saat ini terjadi percepatan luar biasa pada ekonomi kreatif setelah adanya era digitalisasi.
“Ekonomi kreatif adalah segala yang menghasilkan uang. Potensinya luar biasa sehingga untuk melakukan pengembangan memang perlu data yang konkret,” terangnya saat koordinasi antara Bekraf dan BPS di Hotel Sheraton Yogyakarta, Kamis (21/7/2016).
Menurutnya, 16 sub sektor berada di bawah koordinasi Bekraf dan 12 diantaranya harus dilakukan percepatan. Hanya saja, saat ini tidak ada satupun dari sub sektor tersebut berupa ekosistem, karena semuanya tumbuh secara organik. Padahal, mimpi dari Bekraf adalah menciptakan ekosistem ekonomi kreatif untuk mengembangkan industri kreatif ini lebih maju lagi.
Ketika Bekraf bekerja tidak terukur karena tidak ada data yang pasti untuk membentuk ekosistem tersebut, maka hal tersebut tidak akan bisa mereka lakukan. Percepatan-percepatan harus dilakukan karena sekarang perkembangan teknologi demikian pesat menuntut adanya penyesuaian penyesuaian. Seperti halnya yang ada di dalam teknologi komunikasi smartphone yang ada saat ini yang didominasi oleh games dan apps (aplikasi).
16 sektor tersebut nantinya akan terimbas dari apps yang ada dalam smartphone karena industri kreatif yang ada saat ini tidak bisa lepas dari peran apps sebagai penunjang pengembangannya.
Ia mencontohkan Gojek yang kini sudah merambah ke berbagai kota di Tanah Air. Menurutnya Gojek merupakan sebuah fenomena apps yang sudah berkembang cukup pesat.
“Gojek itu mampu mempekerjakan 200 ribu orang, dan setiap detik ada 8 kali transaksi. Ini luar biasa,“ tandasnya.
Menurut Triawan, perkembangan teknologi saat ini memang luar biasa dan membutuhkan ekosistem untuk mengembangkan lebih pesat demi mendukung perekonomian bangsa ini. Melalui kerjasama dengan BPS tersebut, pihaknya berharap suatu saat nanti Bekraf akan memiliki basis data yang konkret sebagai dasar untuk mengambil kebijakan.
Ia sendiri tidak memungkiri ketika ditanya apakah kerja sama ini juga sebagai upaya dari pemerintah untuk melakukan ‘penertiban’ terhadap industri kreatif karena selama ini pemerintah sulit menggali pajak dari sektor ini. Menurutnya, dengan pendataan secara konkret ini akan membuat pemungutan pajak lebih fair.
“Karena kami juga ingin agar pelaku ekonomi kreatif dari luar negeri juga membayar pajak yang sama dengan warga negara Indonesia,” tegasnya.
Kepala BPS, Suryamin mengungkapkan, saat ini BPS memang sedang melaksanakan sensus ekonomi dan hasilnya baru akan diketahui akhir tahun 2016 nanti. Dari pendataan tersebut sudah mulai diketahui berapa subyek-subyek kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha sektor ekonomi kreatif.
Dan mulai Agustus nanti, pihaknya akan turun ke lapangan lagi untuk menanyakan lebih detail terkait dengan sektor usaha tersebut. “4.500 sample di 57 Kabupaten/Kota akan kami datangi untuk merinci kembali unit usaha tersebut, termasuk nanti apakah menggunakan internet atau tidak,” terangnya.
Dengan pendataan ini kembali pihaknya nanti akan dapat menghitung potensi dari industri kreatif tersebut. Karena berdasarkan data tahun 2012 yang lalu di mana sektor usaha di Indonesia di luar pertanian yang mencapai 22,6 juta buah memberikan kontribusi sekitar 6,19% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap 11,8 juta tenaga kerja.
Padahal di tahun tersebut, apps belum berkembang dengan pesat seperti sekarang ini. Ia yakin, potensi industry kreatif saat ini jauh lebih besar dari tahun 2012 yang lalu. Dan untuk memastikannya, memang perlu ada pendataan lebih konkret lagi.
Tahun 2017 nanti, pihaknya akan kembali turun ke lapangan untuk melakukan survei lebih detil lagi dari data sensus ekonomi 2016 ini. “Jadi masyarakat pokoknya jangan takut. Jujur saja beri data seperti adanya, ini tidak ada kaitannya dengan pajak,” tandasnya.
Kepala Bekraf, Triawan Munaf mengatakan, industri kreatif memiliki potensi yang besar dalam menyokong perekonomian bangsa ini. Namun sayang, bidang yang sering disebut sebagai softpower dari ekonomi ini belum terdata secara spesifik. Karena saat ini terjadi percepatan luar biasa pada ekonomi kreatif setelah adanya era digitalisasi.
“Ekonomi kreatif adalah segala yang menghasilkan uang. Potensinya luar biasa sehingga untuk melakukan pengembangan memang perlu data yang konkret,” terangnya saat koordinasi antara Bekraf dan BPS di Hotel Sheraton Yogyakarta, Kamis (21/7/2016).
Menurutnya, 16 sub sektor berada di bawah koordinasi Bekraf dan 12 diantaranya harus dilakukan percepatan. Hanya saja, saat ini tidak ada satupun dari sub sektor tersebut berupa ekosistem, karena semuanya tumbuh secara organik. Padahal, mimpi dari Bekraf adalah menciptakan ekosistem ekonomi kreatif untuk mengembangkan industri kreatif ini lebih maju lagi.
Ketika Bekraf bekerja tidak terukur karena tidak ada data yang pasti untuk membentuk ekosistem tersebut, maka hal tersebut tidak akan bisa mereka lakukan. Percepatan-percepatan harus dilakukan karena sekarang perkembangan teknologi demikian pesat menuntut adanya penyesuaian penyesuaian. Seperti halnya yang ada di dalam teknologi komunikasi smartphone yang ada saat ini yang didominasi oleh games dan apps (aplikasi).
16 sektor tersebut nantinya akan terimbas dari apps yang ada dalam smartphone karena industri kreatif yang ada saat ini tidak bisa lepas dari peran apps sebagai penunjang pengembangannya.
Ia mencontohkan Gojek yang kini sudah merambah ke berbagai kota di Tanah Air. Menurutnya Gojek merupakan sebuah fenomena apps yang sudah berkembang cukup pesat.
“Gojek itu mampu mempekerjakan 200 ribu orang, dan setiap detik ada 8 kali transaksi. Ini luar biasa,“ tandasnya.
Menurut Triawan, perkembangan teknologi saat ini memang luar biasa dan membutuhkan ekosistem untuk mengembangkan lebih pesat demi mendukung perekonomian bangsa ini. Melalui kerjasama dengan BPS tersebut, pihaknya berharap suatu saat nanti Bekraf akan memiliki basis data yang konkret sebagai dasar untuk mengambil kebijakan.
Ia sendiri tidak memungkiri ketika ditanya apakah kerja sama ini juga sebagai upaya dari pemerintah untuk melakukan ‘penertiban’ terhadap industri kreatif karena selama ini pemerintah sulit menggali pajak dari sektor ini. Menurutnya, dengan pendataan secara konkret ini akan membuat pemungutan pajak lebih fair.
“Karena kami juga ingin agar pelaku ekonomi kreatif dari luar negeri juga membayar pajak yang sama dengan warga negara Indonesia,” tegasnya.
Kepala BPS, Suryamin mengungkapkan, saat ini BPS memang sedang melaksanakan sensus ekonomi dan hasilnya baru akan diketahui akhir tahun 2016 nanti. Dari pendataan tersebut sudah mulai diketahui berapa subyek-subyek kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha sektor ekonomi kreatif.
Dan mulai Agustus nanti, pihaknya akan turun ke lapangan lagi untuk menanyakan lebih detail terkait dengan sektor usaha tersebut. “4.500 sample di 57 Kabupaten/Kota akan kami datangi untuk merinci kembali unit usaha tersebut, termasuk nanti apakah menggunakan internet atau tidak,” terangnya.
Dengan pendataan ini kembali pihaknya nanti akan dapat menghitung potensi dari industri kreatif tersebut. Karena berdasarkan data tahun 2012 yang lalu di mana sektor usaha di Indonesia di luar pertanian yang mencapai 22,6 juta buah memberikan kontribusi sekitar 6,19% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap 11,8 juta tenaga kerja.
Padahal di tahun tersebut, apps belum berkembang dengan pesat seperti sekarang ini. Ia yakin, potensi industry kreatif saat ini jauh lebih besar dari tahun 2012 yang lalu. Dan untuk memastikannya, memang perlu ada pendataan lebih konkret lagi.
Tahun 2017 nanti, pihaknya akan kembali turun ke lapangan untuk melakukan survei lebih detil lagi dari data sensus ekonomi 2016 ini. “Jadi masyarakat pokoknya jangan takut. Jujur saja beri data seperti adanya, ini tidak ada kaitannya dengan pajak,” tandasnya.
(ven)