Belum Dapat Insentif, Industri Film RI Tertinggal di ASEAN
Belum Dapat Insentif, Industri Film RI Tertinggal di ASEAN
A
A
A
JAKARTA - Deputi Hubungan antar Lembaga dan Wilayah Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf) Endah Wahyu Sulistianti mengatakan, Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang pemerintahnya belum menerapkan insentif sektor perfilman. Padahal, hal ini sudah diterapkan di beberapa negara yang dunia perfilmannya maju seperti Prancis dan Korea Selatan (Korsel).
Bahkan di ASEAN, negara yang sebelumnya berada di belakang Indonesia seperti Thailand dan Vietnam, pemerintahnya sudah bergerak memberikan insentif di sektor perfilman.
"Seperti di Prancis, sangat mengedepankan insentif. Jadi, mereka menyaratkan harus libatkan pekerja Prancis, tax-nya dikembalikan, di Korea juga. Sementara di negara ASEAN, hanya kita yang belum berikan insentif. Singapura, Malaysia dan bahkan Brunei berikan insentif," kata dia di kantor BKPM, Jakarta, Kamis (21/7/216).
Hal senada juga diungkapkan Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi). Mereka menilai, pemerintah Indonesia selama ini kurang maksimal dalam memikirkan nasib sektor perfilman Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan minimnya kebijakan yang dikeluarkan untuk sektor perfilman dalam negeri.
Ketua Aprofi Sheila Timothy mengatakan, pemerintah diminta untuk bergerak mengeluarkan kebijakan insentif untuk mendorong investasi di sektor perfilman dalam negeri. Pasalnya, sejak dikeluarkannya film dari daftar negatif investasi (DNI), belum ada kebijakan konkret yang bisa menarik masuknya investasi di sektor ini.
Bahkan saat ini, industri film Indonesia seakan jalan di tempat. Sedangkan negara lain seperti di Singapura lebih maju dibanding Indonesia. Padahal, Indonesia memiliki pekerja kreatif di sektor ini yang lebih banyak dibanding di sana.
"Mereka lebih maju. Sektor perfilman Singapura saat ini sangat inovatif dibanding Indonesia. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya dengan kreativitas lebih tinggi dari Singapura, tapi Singapura lebih maju," katanya.
Tak berbeda jauh dengan negara tetangga, Malaysia, di mana pemerintahnya sangat serius menarik investasi asing untuk ada di negeri jiran tersebut.
"Dia (Malaysia) punya badan perfilm bernama National Film Development Corporation Malaysia atau Finas. Jadi kalau investasi di sana sudah ada standarnya. Misalnya kalau investasi di sana gunakan standar tenaga kerja di sana, ada semacam cash back dari pajak produksinya," tutup dia.
Bahkan di ASEAN, negara yang sebelumnya berada di belakang Indonesia seperti Thailand dan Vietnam, pemerintahnya sudah bergerak memberikan insentif di sektor perfilman.
"Seperti di Prancis, sangat mengedepankan insentif. Jadi, mereka menyaratkan harus libatkan pekerja Prancis, tax-nya dikembalikan, di Korea juga. Sementara di negara ASEAN, hanya kita yang belum berikan insentif. Singapura, Malaysia dan bahkan Brunei berikan insentif," kata dia di kantor BKPM, Jakarta, Kamis (21/7/216).
Hal senada juga diungkapkan Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi). Mereka menilai, pemerintah Indonesia selama ini kurang maksimal dalam memikirkan nasib sektor perfilman Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan minimnya kebijakan yang dikeluarkan untuk sektor perfilman dalam negeri.
Ketua Aprofi Sheila Timothy mengatakan, pemerintah diminta untuk bergerak mengeluarkan kebijakan insentif untuk mendorong investasi di sektor perfilman dalam negeri. Pasalnya, sejak dikeluarkannya film dari daftar negatif investasi (DNI), belum ada kebijakan konkret yang bisa menarik masuknya investasi di sektor ini.
Bahkan saat ini, industri film Indonesia seakan jalan di tempat. Sedangkan negara lain seperti di Singapura lebih maju dibanding Indonesia. Padahal, Indonesia memiliki pekerja kreatif di sektor ini yang lebih banyak dibanding di sana.
"Mereka lebih maju. Sektor perfilman Singapura saat ini sangat inovatif dibanding Indonesia. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya dengan kreativitas lebih tinggi dari Singapura, tapi Singapura lebih maju," katanya.
Tak berbeda jauh dengan negara tetangga, Malaysia, di mana pemerintahnya sangat serius menarik investasi asing untuk ada di negeri jiran tersebut.
"Dia (Malaysia) punya badan perfilm bernama National Film Development Corporation Malaysia atau Finas. Jadi kalau investasi di sana sudah ada standarnya. Misalnya kalau investasi di sana gunakan standar tenaga kerja di sana, ada semacam cash back dari pajak produksinya," tutup dia.
(izz)
Explore More