Tingkatkan Investasi Perikanan, KKP Terapkan Traceability

JAKARTA - Indonesia telah memulai reformasi perikanan sejak dua tahun lalu, terutama dalam menjaga kedaulatannya di laut. Selain menangani pencurian ikan (illegal fishing) dengan serius, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga fokus meningkatkan investasi selama masa transisi menuju perikanan berkelanjutan, baik sektor perikanan tangkap maupun budidaya.

Hal ini sebagai upaya agar Indonesia selalu berada di garis depan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di tingkat global.

KKP melalui semangat reformasi perikanan juga mendorong stimulasi global dan menggalang kerja sama dengan negara-negara berkembang untuk lebih meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan program ketelusuran (traceability) ikan dan produk perikanan.

"Sistem ketertulusuran diterapkan agar produk perikanan berkualitas, dapat dilacak dari titik saat penangkapan hingga ke tangan konsumen, sehingga dapat mencegah masuknya produk ilegal ke dalam rantai pasokan di tingkat global. Hal ini sangat penting untuk mengurangi praktek illegal fishing dan penipuan produk perikanan," kata Direktur Pengembangan Investasi, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Anang Noegroho dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (23/7/2016).

Dia melanjutkan, KKP telah menargetkan investasi dari swasta sebesar Rp15 triliun untuk 2016. Selama ini, sektor pemasaran dan pengolahan dinilai paling diminati oleh para investor.

"Reformasi kebijakan dalam rangka pengelolaan perikanan dinilai sangat signifikan dalam mendukung perekonomian yang sekarang sedang melambat," katanya.

Pihaknya juga memiliki rencana investasi khusus investasi swasta. Anang berharap realisasi investasi mencapai Rp15 triliun. Catatan kemarin sudah mencapai Rp10,3 triliun. Investasi yang dicatat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ditambah minat investasi di luar perizinan.

Selain investasi, hal penting lainnya yang disoroti adalah kualitas produk perikanan tangkap maupun budidaya serta sistem ketelusuran perikanan di Indonesia dari penegakan hukum dan pemberdayaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.