AirNav Tanjung Pinang Siap Ambilalih Pengelolaan Ruang Udara Singapura
AirNav Tanjung Pinang Siap Ambilalih Pengelolaan Ruang Udara Singapura
A
A
A
TANJUNGPINANG - Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Tanjung Pinang siap mengelola ruang udara yang dikuasai Singapura.
Distrik Manager LPPNPI Tanjung Pinang, Taslim mengatakan, dalam rangka mendukung upaya tersebut, saat ini LPPNPI pusat telah menyiapkan investasi sebesar Rp35,3 miliar untuk membangun tower baru dan fasilitas pengoperasian navigasi di Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.
"Saat ini wilayah pengendalian kita masih terbatas dengan ketinggian 10.000 kaki dengan ruang udara seluas 66 nautical miles. Ke depan akan ditingkatkan menjadi 24.500 kaki. Targetnya tahun depan fasilitas berupa infrastrukturnya bisa siap. Sehingga sewaktu-waktu kita diminta mengelola ruang udara Singapura, kita sudah siap," kata dia, dalam kunjungan media di Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Selasa (26/7/2016).
Sejumlah infrastruktur yang akan dibenahi di distrik area Tanjung Pinang meliputi penambahan tower baru, gedung baru serta fasilitas pengoperasian. "Sedangkan radar baru saat ini, telah tersedia dan sudah operasi. Yang jelas ke depan pelayanan bisa lebih ditingkatkan dengan adanya tambahan radar baru dan nanti pembangunan tower," ucap dia.
Taslim menambahkan, untuk Air Traffic Control (ATC) juga akan ditambah dari 23 ATC satu sektor ditambah menjadi tiga hingga empat sektor. "Jadi pelayanannya juga bisa bertambah terutama kapasitasnya. "Tahun depan diharapkan sudah bisa operasi. Sedangkan pembangunan towernya saat ini sedang dalam realisasi kontrak," pungkasnya.
Di tempat yang sama, Air Traffic Service Junior Manager Distrik Tanjung Pinang, Mukhcis Sampurna menjelaskan, saat ini, jumlah pesawat yang take off dan landing pada ruang udara Tanjung Pinang mencapai 1.000 pergerakan pesawat per hari. Jumlah tersebut, masih jauh lebih besar dibanding ruang udara Batam. "Jumlah pergerakan itu di luar Bandara Changi Singapura dan Kuala Lumpur. Nantinya jika infrastruktur siap semua, sebagian bisa kami ambil alih," ucapnya.
Dia menambahkan, dengan jangkauan 66 Nautical Miles pada jarak udara yang dimiliki Tanjung Pinang memungkinkan bertambahnya layanan udara yang saat ini masih dimiliki wilayah lain, termasuk Singapura. Apalagi, peningkatan layanan terbang wilayah Tanjung Pinang masih terbatas pada ketinggian 10.000 kaki. Ke depan, dengan penambahan 24.500 kaki, diharapkan layanan udara wilayah Tanjung Pinang bisa semakin bertambah dengan berbagai perbaikan infrastruktur dan penambahan fasilitas radar di bandara tersebut.
"Pada intinya kami sudah siap. Tinggal menunggu bagaimana keputusan pengaturan ruang udara di mana kewenangannya dikoordinir oleh Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Perhubungan," ucap Mukhcis.
Sebagai informasi, AirNav Indonesia tahun ini akan menginvestasikan Rp100 miliar untuk pembangunan tower dan peralatan navigasi di sejumlah bandara. Investasi tersebut diharapkan mampu mengambilalih pengelolaan ruang udara yang sebagian masih dikelola oleh Singapura dan negara lain. "Presiden sudah mengintruksikan bahwa tahun 2019, kita sudah seharusnya mengambilalih ruang udara yang menjadi kedaulatan kita," pungkas Taslim.
Distrik Manager LPPNPI Tanjung Pinang, Taslim mengatakan, dalam rangka mendukung upaya tersebut, saat ini LPPNPI pusat telah menyiapkan investasi sebesar Rp35,3 miliar untuk membangun tower baru dan fasilitas pengoperasian navigasi di Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.
"Saat ini wilayah pengendalian kita masih terbatas dengan ketinggian 10.000 kaki dengan ruang udara seluas 66 nautical miles. Ke depan akan ditingkatkan menjadi 24.500 kaki. Targetnya tahun depan fasilitas berupa infrastrukturnya bisa siap. Sehingga sewaktu-waktu kita diminta mengelola ruang udara Singapura, kita sudah siap," kata dia, dalam kunjungan media di Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Selasa (26/7/2016).
Sejumlah infrastruktur yang akan dibenahi di distrik area Tanjung Pinang meliputi penambahan tower baru, gedung baru serta fasilitas pengoperasian. "Sedangkan radar baru saat ini, telah tersedia dan sudah operasi. Yang jelas ke depan pelayanan bisa lebih ditingkatkan dengan adanya tambahan radar baru dan nanti pembangunan tower," ucap dia.
Taslim menambahkan, untuk Air Traffic Control (ATC) juga akan ditambah dari 23 ATC satu sektor ditambah menjadi tiga hingga empat sektor. "Jadi pelayanannya juga bisa bertambah terutama kapasitasnya. "Tahun depan diharapkan sudah bisa operasi. Sedangkan pembangunan towernya saat ini sedang dalam realisasi kontrak," pungkasnya.
Di tempat yang sama, Air Traffic Service Junior Manager Distrik Tanjung Pinang, Mukhcis Sampurna menjelaskan, saat ini, jumlah pesawat yang take off dan landing pada ruang udara Tanjung Pinang mencapai 1.000 pergerakan pesawat per hari. Jumlah tersebut, masih jauh lebih besar dibanding ruang udara Batam. "Jumlah pergerakan itu di luar Bandara Changi Singapura dan Kuala Lumpur. Nantinya jika infrastruktur siap semua, sebagian bisa kami ambil alih," ucapnya.
Dia menambahkan, dengan jangkauan 66 Nautical Miles pada jarak udara yang dimiliki Tanjung Pinang memungkinkan bertambahnya layanan udara yang saat ini masih dimiliki wilayah lain, termasuk Singapura. Apalagi, peningkatan layanan terbang wilayah Tanjung Pinang masih terbatas pada ketinggian 10.000 kaki. Ke depan, dengan penambahan 24.500 kaki, diharapkan layanan udara wilayah Tanjung Pinang bisa semakin bertambah dengan berbagai perbaikan infrastruktur dan penambahan fasilitas radar di bandara tersebut.
"Pada intinya kami sudah siap. Tinggal menunggu bagaimana keputusan pengaturan ruang udara di mana kewenangannya dikoordinir oleh Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Perhubungan," ucap Mukhcis.
Sebagai informasi, AirNav Indonesia tahun ini akan menginvestasikan Rp100 miliar untuk pembangunan tower dan peralatan navigasi di sejumlah bandara. Investasi tersebut diharapkan mampu mengambilalih pengelolaan ruang udara yang sebagian masih dikelola oleh Singapura dan negara lain. "Presiden sudah mengintruksikan bahwa tahun 2019, kita sudah seharusnya mengambilalih ruang udara yang menjadi kedaulatan kita," pungkas Taslim.
(ven)
Explore More