Dua Kali Geser Posisi, Sofyan Djalil: Saya Hanya Prajurit

Rabu, 27 Juli 2016 - 16:55 WIB
Dua Kali Geser Posisi,...
Dua Kali Geser Posisi, Sofyan Djalil: Saya Hanya Prajurit
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini mengumumkan perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja jilid II. Sofyan Djalil yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional menjadi salah satu menteri yang terkena perombakan tersebut.

Pria asal Aceh ini sekarang ditempatkan menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), menggantikan Ferry Mursyidan Baldan yang didepak Jokowi dari kabinet. Terhitung, Sofyan telah dua kali mengalami pergeseran posisi setelah pada perombakan kabinet jilid I, dia yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian digeser menjadi Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Menanggapi hal itu, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika era Kabinet Indonesia Bersatu I (SBY) ini santai menjawab. Alumnus Tufts University, Massachusetts, AS, ini menyebut dirinya hanyalah seorang prajurit yang harus siap ditugaskan dimanapun. Dia pun tak masalah jika harus mengalami dua kali pergeseran posisi asalkan dapat menciptakan nilai tambah dimanapun diposisikan.

"‎Ada istilah tentara, saya prajurit, dimanapun saya ditugaskan saya laksanakan, yang terpenting bagaimana meciptakan nilai tambah dimanapun kita ditugaskan. Itu. Nanti kita ngobrol‎‎," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/7/2016).

Menjadi Menteri Agraria, Sofyan mengaku akan segera mempercepat reformasi agraria. Menurutnya, apapun yang bagus dan telah diletakkan dasarnya oleh Menteri Agraria sebelumnya akan tetap dilanjutkan dan yang kurang cepat akan segera dipercepat. (Baca: Ini Latar Belakang Pemilihan Menteri Ekonomi Baru)

"‎Pokoknya apa yang sudah bagus yang sudah diletakkan dasar oleh Pak Ferry, kita lanjutkan, mana yang kurang cepat kita percepat. Yang paling penting adalah reformasi agraria," imbuh dia.

Mantan Menko bidang Perekonomian ini mengaku akan memberikan sertifikat tanah sebanyak mungkin kepada masyarakat. Sebab, hal tersebut dapat menjadi aset ekonomi yang produktif. Karena selama ini, banyak masyarakat yang kesulitan mengakses ke perbankan lantaran tidak memiliki sertifikat atas tanah ataupun properti mereka.

"Oleh karena itu, program sertifikasi secara lebih luas akan kita percepat. Target Presiden beberapa juta hektar bisa kita bagikan kpada masyarakat sebagai aset ekonomi," pungkasnya.
(ven)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Kementerian ATR Pertanyakan...
Kementerian ATR Pertanyakan Penuntut Tidak Masukkan Hasil Investigasi Kasus Tanah
Diduga Lalai Awasi Tugas...
Diduga Lalai Awasi Tugas Kementerian ATR, Menteri Sofyan Djalil Digugat
Pendaftaran STPN 2024,...
Pendaftaran STPN 2024, Sekolah Kedinasan Milik Kementerian ATR/BPN Dibuka
Terdakwa Kecewa Hakim...
Terdakwa Kecewa Hakim PN Jaktim Tolak Dengarkan Saksi Ahli Kementerian ATR
Serahkan Sertifikat...
Serahkan Sertifikat Yayasan Syekh Kholil, Wamen ATR/BPN: Komitmen Lindungi Aset Ulama
Realisasi Anggaran Kementerian...
Realisasi Anggaran Kementerian ATR/BPN Capai 93,61% di 2022
Berita Terkini
Tarif Listrik Tidak...
Tarif Listrik Tidak Naik hingga September 2026, Dirut PLN Bicara soal Pasokan
14 menit yang lalu
Cadangan Energi AS Ternyata...
Cadangan Energi AS Ternyata Keropos: Stok Minyak Dikuras Habis, Stok Terendah Sejak 1983!
3 jam yang lalu
Sistem Payment Gateway...
Sistem Payment Gateway Revolusioner untuk UMKM & Startup Dirilis, Jaminan Uptime 99,95%
12 jam yang lalu
Liburan Sekolah Penuh...
Liburan Sekolah Penuh Aktivitas Seru, Edukatif, dan Bermakna Bersama Paramount Gading Serpong
12 jam yang lalu
Perang Iran Picu Guncangan...
Perang Iran Picu Guncangan Pasokan Minyak Terbesar Sepanjang Sejarah, Lampaui Krisis 1979
12 jam yang lalu
Pertamina Jamin Stok...
Pertamina Jamin Stok LPG di Surabaya Aman
13 jam yang lalu
Infografis
Geger Suksesi Keraton...
Geger Suksesi Keraton Solo: Dua Putra Berebut Takhta
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved