Tax Amnesty Lancar, Bangun Tol Tidak Lagi Pakai Kas Negara
Senin, 01 Agustus 2016 - 21:00 WIB
Tax Amnesty Lancar, Bangun Tol Tidak Lagi Pakai Kas Negara
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki cita-cita besar dibalik program pengampunan pajak(tax amnesty). Jika perjalanan tax amnesty lancar hingga berakhir Maret 2017, maka program infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan tidak lagi mengandalkan kas negara.
Dia mengatakan, jika nantinya banyak dana repatriasi yang masuk ke Indonesia, maka pemerintah akan mempunyai peluang yang besar untuk membangun negara ini. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak akan lagi diperlukan untuk membangun infrastruktur prioritas.
"Kalau dana repatriasi masuk, kita akan mempunyai peluang yang besar untuk membangun negara ini. Kalau investasi sudah dikerjakan swasta, APBN enggak usah masuk lagi. Ngapain APBN dibikin untuk jalan tol atau pelabuhan," katanya di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8/2016).
Nantinya, sambung Jokowi, APBN akan diprioritaskan untuk dana desa, perbaikan pelayanan kesehatan, dan perbaikan pelayanan pendidikan. "Arahnya ke sana dan sangat bermanfaat bagi ekonomi nasional," imbuh dia.
Menurutnya, jika arus uang masuk datang maka penguatan nilai tukar rupiah pun akan terjadi. Selain itu, cadangan devisa nasional pun akan meningkat, serta terjadi peningkatan likuiditas perbankan.
"Meskipun (nilai tukar rupiah) akan dikendalikan juga oleh BI, supaya kalau terlalu kuat daya saing kita tidak akan kompetitif. Lalu ini baru mulai seminggu, dua minggu (tax amnesty), cadev kita sudah naik USD6 miliar. Ini belum masuk lho sudah naik segitu, apalagi kalau masuk," tuturnya.
Jokowi menambahkan, dana repatriasi tersebut juga akan bermanfaat untuk penerimaan negara jangka menengah dan panjang. Pasalnya, UKM yang memanfaatkan amnesti pajak akan mendapatkan pengampunan hanya dengan membayar tebusan 0,5% dari dana yang dilaporkan tersebut.
"Terus yang belum punya NPWP. Pasar-pasar itu omzetnya sudah gede, tapi belum punya NPWP. Di Mangga Dua, di Tanah Abang. Saya kan mantan Gubernur DKI, jadi tau aja. Jadi tax amnesty ini yang terakhir karena setelah keterbukaan tidak ada lagi tax amnesty," tandasnya.
Dia mengatakan, jika nantinya banyak dana repatriasi yang masuk ke Indonesia, maka pemerintah akan mempunyai peluang yang besar untuk membangun negara ini. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak akan lagi diperlukan untuk membangun infrastruktur prioritas.
"Kalau dana repatriasi masuk, kita akan mempunyai peluang yang besar untuk membangun negara ini. Kalau investasi sudah dikerjakan swasta, APBN enggak usah masuk lagi. Ngapain APBN dibikin untuk jalan tol atau pelabuhan," katanya di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8/2016).
Nantinya, sambung Jokowi, APBN akan diprioritaskan untuk dana desa, perbaikan pelayanan kesehatan, dan perbaikan pelayanan pendidikan. "Arahnya ke sana dan sangat bermanfaat bagi ekonomi nasional," imbuh dia.
Menurutnya, jika arus uang masuk datang maka penguatan nilai tukar rupiah pun akan terjadi. Selain itu, cadangan devisa nasional pun akan meningkat, serta terjadi peningkatan likuiditas perbankan.
"Meskipun (nilai tukar rupiah) akan dikendalikan juga oleh BI, supaya kalau terlalu kuat daya saing kita tidak akan kompetitif. Lalu ini baru mulai seminggu, dua minggu (tax amnesty), cadev kita sudah naik USD6 miliar. Ini belum masuk lho sudah naik segitu, apalagi kalau masuk," tuturnya.
Jokowi menambahkan, dana repatriasi tersebut juga akan bermanfaat untuk penerimaan negara jangka menengah dan panjang. Pasalnya, UKM yang memanfaatkan amnesti pajak akan mendapatkan pengampunan hanya dengan membayar tebusan 0,5% dari dana yang dilaporkan tersebut.
"Terus yang belum punya NPWP. Pasar-pasar itu omzetnya sudah gede, tapi belum punya NPWP. Di Mangga Dua, di Tanah Abang. Saya kan mantan Gubernur DKI, jadi tau aja. Jadi tax amnesty ini yang terakhir karena setelah keterbukaan tidak ada lagi tax amnesty," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
