Krisis Keuangan, PBB Terancam Bangkrut
Sabtu, 04 Juli 2026 - 08:49 WIB
loading...
PBB menghadapi ancaman krisis keuangan setelah dana operasional organisasi tersebut diperkirakan hanya cukup hingga akhir Agustus 2026. FOTO/Reuters
A
A
A
NEW YORK - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi ancaman krisis keuangan setelah dana operasional organisasi tersebut diperkirakan hanya cukup hingga akhir Agustus 2026. Kondisi itu terjadi karena sejumlah negara penyumbang utama, termasuk Amerika Serikat dan China, belum melunasi kewajiban pembayaran anggaran tahunan mereka secara penuh.
"Kami tidak memiliki dana tunai setelah Agustus. Memasuki September, uang kami habis. Kami masih menunggu pembayaran agar bisa bertahan setelah September," ujar pengawas anggaran PBB, Chandramouli Ramanathan, dikutip dari Bloomberg, Sabtu (4/7/2026).
Baca Juga: PBB Ungkap Israel Bunuh Lebih dari 20.000 Anak Palestina
Ramanathan mengatakan PBB selama ini memang menghadapi tekanan likuiditas berkepanjangan. Organisasi tersebut hingga kini masih menunggu pelunasan kontribusi anggaran 2026 dari dua donor terbesar, yakni Amerika Serikat dan China.
Menurut dia jika negara-negara donor utama tidak segera meningkatkan pembayaran, PBB kemungkinan harus menunda sejumlah kewajiban pembayaran lain demi memastikan penyelenggaraan High-Level Week atau Pekan Sidang Tingkat Tinggi tahunan para pemimpin dunia di New York tetap berlangsung.
"Kami tidak memiliki dana tunai setelah Agustus. Memasuki September, uang kami habis. Kami masih menunggu pembayaran agar bisa bertahan setelah September," ujar pengawas anggaran PBB, Chandramouli Ramanathan, dikutip dari Bloomberg, Sabtu (4/7/2026).
Baca Juga: PBB Ungkap Israel Bunuh Lebih dari 20.000 Anak Palestina
Ramanathan mengatakan PBB selama ini memang menghadapi tekanan likuiditas berkepanjangan. Organisasi tersebut hingga kini masih menunggu pelunasan kontribusi anggaran 2026 dari dua donor terbesar, yakni Amerika Serikat dan China.
Menurut dia jika negara-negara donor utama tidak segera meningkatkan pembayaran, PBB kemungkinan harus menunda sejumlah kewajiban pembayaran lain demi memastikan penyelenggaraan High-Level Week atau Pekan Sidang Tingkat Tinggi tahunan para pemimpin dunia di New York tetap berlangsung.
Lihat Juga :
