Ini Tantangan Krusial Menteri Ekonomi Versi Indef

Selasa, 02 Agustus 2016 - 05:08 WIB
Ini Tantangan Krusial...
Ini Tantangan Krusial Menteri Ekonomi Versi Indef
A A A
JAKARTA - Institute Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan, ada tiga tantangan krusial menteri ekonomi Kabinet Kerja yang baru. Ketiganya yaitu konsolidasi fiskal, meningkatkan investasi, dan mengembalikan kredibilitas pemerintah.

Peneliti Indef Imaduddin Abdullah mengatakan, pemerintah perlu untuk mendorong konsolidasi fiskal. Sebab, Indonesia menganut defisit anggaran.

"Tiga tantangan krusial, pertama, konsolidasi fiskal. Kita menilai bahwa pemerintah perlu dorong konsolidasi fiskal untuk jaga kesinambungan fiskal karena kita menganut defisit anggaran," ujarnya di Jakarta, Senin (1/8/2016).

Menurutnya, Indonesia dalam dua tahun terakhir ini mengalami defisit anggaran karena salah perhitungan dalam menyusun APBN. Pemerintah terlalu tinggi menargetkan penerimaan dari pajak di saat ekonomi sedang tidak bagus.

"Kita menilai bahwa dua tahun terakhir defisit bukan karena didesain defisit tapi mis-kalkulasi APBN. Penerimaan perpajakan optimis di saat ekonomi kurang baik, shortfall akhir tahun 2015 Rp234 triliun," kata Imaduddin.

Selain itu, lanjut Imaduddin, meningkatkan investasi merupakan salah satu solusi pemerintah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Indonesia sendiri berada dalam posisi 10 besar negara paling menarik sebagai tempat berinvestasi.

"Di tengah perlambatan ekonomi, salah satu jalan keluar dengan meningkatkan investasi. Survei PBB, dari pengusaha di luar negeri, kita berada di posisi sembilan prospeknya, masalahnya potensi ini bisa dirubah jadi realisasi tidak?" tuturnya

Sementara, untuk mengembalikan kredibilitas pemerintah, Imaduddin mengimbau tidak perlu lagi ada kebijakan yang tidak konsisten. Tidak kalah penting, ketenteraman di kabinet juga perlu dijaga.

"Kebijakan pemerintah tak efektif jika tidak ada kredibilitas, selama berjalan terganggu karena dua hal, pertama, inkonsistensi kebijakan. Berikutnya kebisingan yang bersumber dari pemerintah, tahun lalu diributkan Blok Masela onshore atau offshore. Ini menurunkan kredibilitas pemerintah, investor nilai kebijakan ini tidak kredibel, bisa berubah ke depannya," pungkasnya.
(ven)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Proyeksi IMF di Bawah...
Proyeksi IMF di Bawah Target APBN 2026, Pemerintah Pede Ekonomi Tumbuh 5,4%
Masyarakat Diminta Tak...
Masyarakat Diminta Tak Panik Respons Kondisi Ekonomi RI, Ekonom: Jaga Optimisme Berdasar Data
Ekonomi RI Kurang Ngegas...
Ekonomi RI Kurang Ngegas di Kuartal III, Begini Strategi Sri Mulyani di Sisa Tahun 2023
Jelang Tutup Tahun APBN...
Jelang Tutup Tahun APBN 2021, Sri Mulyani Kasih Bukti Tanda-tanda Ekonomi Mulai Bangkit
Pertumbuhan Ekonomi...
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Kuartal I Tahun 2024
Dorong Industri Event...
Dorong Industri Event untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Berita Terkini
Masyarakat Diminta Tak...
Masyarakat Diminta Tak Panik Respons Kondisi Ekonomi RI, Ekonom: Jaga Optimisme Berdasar Data
8 jam yang lalu
Program CIMB Niaga Sustainability...
Program CIMB Niaga Sustainability Journalism Fellowship Memilih 20 Jurnalis
8 jam yang lalu
Purbaya Belum Percaya...
Purbaya Belum Percaya Daya Beli Mulai Lesu di Warteg: Nanti Saya Cek Lagi
9 jam yang lalu
LPPOM Dorong Konsep...
LPPOM Dorong Konsep Green Halal untuk Perkuat Industri Berkelanjutan
9 jam yang lalu
Bitget Stocks 2.0 Hadir...
Bitget Stocks 2.0 Hadir Menghubungkan Ekuitas Berbentuk Token dengan Likuiditas Nyata
9 jam yang lalu
LPPOM Paparkan Peluang...
LPPOM Paparkan Peluang Industri Halal Indonesia di Tokyo
9 jam yang lalu
Infografis
10 Universitas Terbaik...
10 Universitas Terbaik di Indonesia Versi THE Asia University Rankings 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved