Ini Tantangan Krusial Menteri Ekonomi Versi Indef

JAKARTA - Institute Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan, ada tiga tantangan krusial menteri ekonomi Kabinet Kerja yang baru. Ketiganya yaitu konsolidasi fiskal, meningkatkan investasi, dan mengembalikan kredibilitas pemerintah.

Peneliti Indef Imaduddin Abdullah mengatakan, pemerintah perlu untuk mendorong konsolidasi fiskal. Sebab, Indonesia menganut defisit anggaran.

"Tiga tantangan krusial, pertama, konsolidasi fiskal. Kita menilai bahwa pemerintah perlu dorong konsolidasi fiskal untuk jaga kesinambungan fiskal karena kita menganut defisit anggaran," ujarnya di Jakarta, Senin (1/8/2016).

Menurutnya, Indonesia dalam dua tahun terakhir ini mengalami defisit anggaran karena salah perhitungan dalam menyusun APBN. Pemerintah terlalu tinggi menargetkan penerimaan dari pajak di saat ekonomi sedang tidak bagus.

"Kita menilai bahwa dua tahun terakhir defisit bukan karena didesain defisit tapi mis-kalkulasi APBN. Penerimaan perpajakan optimis di saat ekonomi kurang baik, shortfall akhir tahun 2015 Rp234 triliun," kata Imaduddin.

Selain itu, lanjut Imaduddin, meningkatkan investasi merupakan salah satu solusi pemerintah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Indonesia sendiri berada dalam posisi 10 besar negara paling menarik sebagai tempat berinvestasi.

"Di tengah perlambatan ekonomi, salah satu jalan keluar dengan meningkatkan investasi. Survei PBB, dari pengusaha di luar negeri, kita berada di posisi sembilan prospeknya, masalahnya potensi ini bisa dirubah jadi realisasi tidak?" tuturnya

Sementara, untuk mengembalikan kredibilitas pemerintah, Imaduddin mengimbau tidak perlu lagi ada kebijakan yang tidak konsisten. Tidak kalah penting, ketenteraman di kabinet juga perlu dijaga.

"Kebijakan pemerintah tak efektif jika tidak ada kredibilitas, selama berjalan terganggu karena dua hal, pertama, inkonsistensi kebijakan. Berikutnya kebisingan yang bersumber dari pemerintah, tahun lalu diributkan Blok Masela onshore atau offshore. Ini menurunkan kredibilitas pemerintah, investor nilai kebijakan ini tidak kredibel, bisa berubah ke depannya," pungkasnya.