WIEF 2016, Pemerintah Luncurkan Peta Jalan Keuangan Syariah
Selasa, 02 Agustus 2016 - 19:58 WIB
WIEF 2016, Pemerintah Luncurkan Peta Jalan Keuangan Syariah
A
A
A
JAKARTA - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan peta jalan (roadmap) arsitektur keuangan syariah, bersamaan dengan penyelenggaraan Forum Ekonomi Islam Dunia (World Islamic Economic Forum/WIEF) 2016. Peta jalan ini sejatinya telah dirancang oleh Bappenas sejak empat tahun lalu.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini antusiasme masyarakat Indonesia tentang keuangan syariah sudah semakin tinggi. Masyarakat pada umumnya memiliki keingintahuan yang dalam tentang sistem keuangan syariah.
"Karena sekarang ini memang belum ada upaya terkoordinasi, coordinated effort untuk mengarahkan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia," katanya di JCC, Jakarta, Selasa (2/8/2016).
Bambang menjelaskan, pada dasarnya selama ini baik Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ataupun Kementerian Keuangan telah memiliki ide tersendiri terkait sistem keuangan syariah. Namun, sistem tersebut belum terkoordinasi dengan baik dan masih berjalan sendiri-sendiri.
"BI punya ide sendiri terkait dengan liquidity perbankannya. OJK lebih berpikir untuk mengembangkan institusi keuangannya. Kementerian Keuangan bagaimana memanfaatkan keuangan syariah," imbuh dia. (Baca: Sri Mulyani: UMKM Bisa Jadi Penolong Saat Krisis Ekonomi)
Menurutnya, pembentukan masterplan ini arahnya agar Indonesia dapat menjadi pemain global dalam sistem keuangan syariah. Pemerintah berkeinginan agar profil keuangan syariah di Indonesia terlihat, serta ekonomi syariah dapat diarahkan untuk tujuan pembangunan Indonesia.
Dalam masterplan tersebut, mencakup rencana pembentukan bank investasi syariah, pembentukan retakaful, dan pembentukan pembentukan public budget management channelling di industri keuangan syariah.
"Kalau di asuransi kan ada reasuransi. Nah kan belum ada retakaful. Mau kita kembangkan, itu di sektor keuangan. Kalau di sektor Kementerian Keuangan, kita mau dorong lebih banyak public budget management channelling di industri keuangan syariah. Satu lagi microfinance dan sukuk," tandasnya.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini antusiasme masyarakat Indonesia tentang keuangan syariah sudah semakin tinggi. Masyarakat pada umumnya memiliki keingintahuan yang dalam tentang sistem keuangan syariah.
"Karena sekarang ini memang belum ada upaya terkoordinasi, coordinated effort untuk mengarahkan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia," katanya di JCC, Jakarta, Selasa (2/8/2016).
Bambang menjelaskan, pada dasarnya selama ini baik Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ataupun Kementerian Keuangan telah memiliki ide tersendiri terkait sistem keuangan syariah. Namun, sistem tersebut belum terkoordinasi dengan baik dan masih berjalan sendiri-sendiri.
"BI punya ide sendiri terkait dengan liquidity perbankannya. OJK lebih berpikir untuk mengembangkan institusi keuangannya. Kementerian Keuangan bagaimana memanfaatkan keuangan syariah," imbuh dia. (Baca: Sri Mulyani: UMKM Bisa Jadi Penolong Saat Krisis Ekonomi)
Menurutnya, pembentukan masterplan ini arahnya agar Indonesia dapat menjadi pemain global dalam sistem keuangan syariah. Pemerintah berkeinginan agar profil keuangan syariah di Indonesia terlihat, serta ekonomi syariah dapat diarahkan untuk tujuan pembangunan Indonesia.
Dalam masterplan tersebut, mencakup rencana pembentukan bank investasi syariah, pembentukan retakaful, dan pembentukan pembentukan public budget management channelling di industri keuangan syariah.
"Kalau di asuransi kan ada reasuransi. Nah kan belum ada retakaful. Mau kita kembangkan, itu di sektor keuangan. Kalau di sektor Kementerian Keuangan, kita mau dorong lebih banyak public budget management channelling di industri keuangan syariah. Satu lagi microfinance dan sukuk," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
