Susun RAPBN 2017, Jokowi Soroti Anggaran K/L
Rabu, 03 Agustus 2016 - 19:23 WIB
Susun RAPBN 2017, Jokowi Soroti Anggaran K/L
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah saat ini sedang menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Dalam penyusunan itu, Jokowi menyoroti belanja Kementerian dan Lembaga (K/L). Ia berpesan agar belanja K/L dapat fokus supaya memperkuat pelaksanaan program prioritas.
Menurut Jokowi, penyusunan RAPBN 2017 tidak boleh terlepas dari program prioritas yang telah direncanakan dan disusun pemerintah selama ini. Program prioritas yang dimaksud adalah program yang telah sesuai dengan prinsip money follow program.
"Seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan konektifitas, layanan di bidang kesehatan, pendidikan, serta upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan efektivitas dan kualitas program perlindungan sosial yang telah kita buat," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/8/2016).
Selain itu, mantan orang nomor satu di DKI Jakarta ini juga mengimbau agar pemerintah dapat menggunakan momentum amnesti pajak sebaik-baiknya. Pasalnya, dengan amnesti pajak maka basis data pajak akan lebih luas, valid, terintegrasi, dan komprehensif. (Baca: Kemenkeu Siapkan Skema Pemotongan Anggaran K/L)
"Dengan amnesti pajak ini, kita ingin memperluas sekaligus memiliki basis data pajak yang valid, yang terintegrasi, yang komprehensif sehingga akhirnya kita bisa meningkatkan tax ratio kita," imbuh dia.
Jokowi menambahkan, dalam merumuskan asumsi dasar ekonomi makro serta pokok besaran awal RAPBN 2017, harus dipastikan bahwa penyusunannya telah mempertimbangkan kondisi ekonomi di dalam negeri dan di luar negeri.
"Karena kita harus mengkalkulasi potensi pengaruh global terhadap ekonomi kita, melemahnya aktivitas ekonomi China misalnya, lemahnya harga komoditas serta juga adanya risiko penyesuaian suku bunga The Fed. Ini harus kita pantau terus," tandasnya.
Menurut Jokowi, penyusunan RAPBN 2017 tidak boleh terlepas dari program prioritas yang telah direncanakan dan disusun pemerintah selama ini. Program prioritas yang dimaksud adalah program yang telah sesuai dengan prinsip money follow program.
"Seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan konektifitas, layanan di bidang kesehatan, pendidikan, serta upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan efektivitas dan kualitas program perlindungan sosial yang telah kita buat," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/8/2016).
Selain itu, mantan orang nomor satu di DKI Jakarta ini juga mengimbau agar pemerintah dapat menggunakan momentum amnesti pajak sebaik-baiknya. Pasalnya, dengan amnesti pajak maka basis data pajak akan lebih luas, valid, terintegrasi, dan komprehensif. (Baca: Kemenkeu Siapkan Skema Pemotongan Anggaran K/L)
"Dengan amnesti pajak ini, kita ingin memperluas sekaligus memiliki basis data pajak yang valid, yang terintegrasi, yang komprehensif sehingga akhirnya kita bisa meningkatkan tax ratio kita," imbuh dia.
Jokowi menambahkan, dalam merumuskan asumsi dasar ekonomi makro serta pokok besaran awal RAPBN 2017, harus dipastikan bahwa penyusunannya telah mempertimbangkan kondisi ekonomi di dalam negeri dan di luar negeri.
"Karena kita harus mengkalkulasi potensi pengaruh global terhadap ekonomi kita, melemahnya aktivitas ekonomi China misalnya, lemahnya harga komoditas serta juga adanya risiko penyesuaian suku bunga The Fed. Ini harus kita pantau terus," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
