Sepekan Jadi Menteri, Sri Mulyani Rombak Anggaran Pemerintah
Rabu, 03 Agustus 2016 - 21:55 WIB
Sepekan Jadi Menteri, Sri Mulyani Rombak Anggaran Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengemukakan bahwa, sepekan pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan telah banyak perubahan yang dilakukan olehnya. Bahkan, Sri Mulyani saat ini telah merombak beberapa postur anggaran pemerintah dalam APBN-P 2016.
"Dalam kesempatan ini, menkeu menyampaikan mengenai revisi APBN 2016 walaupun hanya tersisa lima bulan, ada beberapa perubahan yang dilakukan Ibu Menkeu yang baru bekerja enam hari tapi ternyata sudah menghasilkan banyak hal," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/8/2016).
Sri Mulyani melakukan beberapa perombakan dalam postur APBN-P 2016, di antaranya memangkas belanja pemerintah dan transfer ke daerah sebesar Rp133,8 triliun, merevisi asumsi nilai tukar rupiah menjadi Rp13.300 per USD, dan mengubah defisit anggaran menjadi 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca: Target Pajak Meleset, Sri Mulyani Pangkas Anggaran Rp133,8 Triliun
Menurut Pramono, beberapa usulan perubahan yang diajukan menteri keuangan itu telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Keputusan ini pun mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh pimpinan kementerian dan lembaga (K/L).
"Yang diusulkan oleh Menkeu Sri Mulyani mengenai revisi APBN 2016, kekurangannya artinya sampai lima bulan ke depan dan nota keuangan dan postur anggaran 2017 secara prinsip disetujui sepenuhnya oleh Bapak Presiden dan Bapak Wapres. Dan keputusan mengikat bagi seluruh K/L dan yang lainnya," pungkasnya.
"Dalam kesempatan ini, menkeu menyampaikan mengenai revisi APBN 2016 walaupun hanya tersisa lima bulan, ada beberapa perubahan yang dilakukan Ibu Menkeu yang baru bekerja enam hari tapi ternyata sudah menghasilkan banyak hal," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/8/2016).
Sri Mulyani melakukan beberapa perombakan dalam postur APBN-P 2016, di antaranya memangkas belanja pemerintah dan transfer ke daerah sebesar Rp133,8 triliun, merevisi asumsi nilai tukar rupiah menjadi Rp13.300 per USD, dan mengubah defisit anggaran menjadi 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca: Target Pajak Meleset, Sri Mulyani Pangkas Anggaran Rp133,8 Triliun
Menurut Pramono, beberapa usulan perubahan yang diajukan menteri keuangan itu telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Keputusan ini pun mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh pimpinan kementerian dan lembaga (K/L).
"Yang diusulkan oleh Menkeu Sri Mulyani mengenai revisi APBN 2016, kekurangannya artinya sampai lima bulan ke depan dan nota keuangan dan postur anggaran 2017 secara prinsip disetujui sepenuhnya oleh Bapak Presiden dan Bapak Wapres. Dan keputusan mengikat bagi seluruh K/L dan yang lainnya," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
