Pemerintah Ingin Bentuk Tim Nasional Keuangan Inklusif

Jum'at, 05 Agustus 2016 - 05:13 WIB
Pemerintah Ingin Bentuk...
Pemerintah Ingin Bentuk Tim Nasional Keuangan Inklusif
A A A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution memberi tugas kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan kementerian terkait untuk memberi perbaikan terhadap sistem keuangan inklusif agar dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.

Pasalnya, seperti disampaikan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, sebanyak 64% masyarakat Indonesia belum melek institusi keuangan. (Baca: BI: 64% Masyarakat Indonesia Belum Terjamah Perbankan)

Padahal di tahun 2023, pemerintah menargetkan 90% masyarakat terjamah industri keuangan. Dengan kata lain, masyarakat pelosok Indonesia dipastikan harus terjangkau dengan industri keuangan apakah itu perbankan atau yang lainnya.

"Kami sudah mendiskusikannya kemarin. Saya beri waktu dua hari kepada BI, OJK dan Kementerian terkait untuk beri usulan perbaikan kalau masih ada sampai Sabtu. Dan nanti Senin, kami akan finalkan," kata Darmin di Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Dia berharap, dengan tenggat waktu yang diberikan kepada tiga pihak tersebut, pada pekan depan dapat terbentuk strategi dan langkah untuk program ini. Sehingga bisa segera diterapkan di lapangan.

“Semoga dalam seminggu lagi, kamis sudah finalkan dengan strategi maupun timnya yang akan menjadi tim nasional. Tim nasional itu nanti ketuanya Presiden, kemudian di tim harian ada menko perekonomian,” ujar pria asal Tapanuli Selatan itu.

Darmin menegaskan, secara garis besar, untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam hal financial inclusion, pemerintah harus berhasil dulu dalam hal sertifikat tanah rakyat. Karena dengan begitu, pasti rakyat juga memiliki semacam Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mereka membuat tanah persawahan dan yang lainnya.

"Kita harus rumuskan kebijakan konkret untuk percepat sertifikasi tanah rakyat. Sekarang tanah rakyat baru 50% tersertifikasi. Kalau rakyat punya sertifikasi dari tanah, dia punya KUR itu akan jauh lebih mudah. Kalau belum, pasti mereka tanya jaminannya. Pokoknya, punya setifikat itu pengaruhnya banyak pada akses masyarakat di sektor keuangan. Sementara itu sektor keuangan akan perbaiki diri supaya akses itu lebih terbuka," pungkasnya.
(ven)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Perbankan dan Derap...
Perbankan dan Derap Perekonomian
Jelang Rilis Laporan...
Jelang Rilis Laporan Keuangan 2023, Masihkah Saham Perbankan Layak Dikoleksi?
Kolaborasi Mendorong...
Kolaborasi Mendorong Literasi Keuangan Digital para Pedagang Pasar
Literasi Perbankan Syariah...
Literasi Perbankan Syariah di Universitas Syiah Kuala Aceh
BNI Beri Kemudahan Akses...
BNI Beri Kemudahan Akses Perbankan kepada UMKM Pengelola Sampah
OJK Beberkan Berbagai...
OJK Beberkan Berbagai Kelemahan Perbankan Syariah
Berita Terkini
Harga Emas Dibuka Naik...
Harga Emas Dibuka Naik Rp5 Ribu ke Rp2.743.000 per Gram, Intip Rinciannya
15 menit yang lalu
Marketplace kian Sesak,...
Marketplace kian Sesak, Momentum Baru bagi Pertumbuhan Bisnis Mandiri
46 menit yang lalu
IHSG Hari Ini Dibuka...
IHSG Hari Ini Dibuka Makin Terkapar di Posisi 5.486, Ada 515 Saham Melemah
1 jam yang lalu
Perbandingan Harga BBM...
Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP di Awal Juni 2026
2 jam yang lalu
Libur Sekolah 2026,...
Libur Sekolah 2026, Tarif Angkutan Penyeberangan Diskon Sekitar 21,9%
2 jam yang lalu
Hindari Selat Hormuz!...
Hindari Selat Hormuz! India Diam-Diam Gandeng Rusia Buka Jalur Es Ekstrem
3 jam yang lalu
Infografis
7 Universitas Islam...
7 Universitas Islam Negeri Terbaik Masuk Top 100 Nasional Webometrics 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved