Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pemerintah Ingin Bentuk Tim Nasional Keuangan Inklusif
Pemerintah Ingin Bentuk Tim Nasional Keuangan Inklusif
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution memberi tugas kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan kementerian terkait untuk memberi perbaikan terhadap sistem keuangan inklusif agar dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.
Pasalnya, seperti disampaikan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, sebanyak 64% masyarakat Indonesia belum melek institusi keuangan. (Baca: BI: 64% Masyarakat Indonesia Belum Terjamah Perbankan)
Padahal di tahun 2023, pemerintah menargetkan 90% masyarakat terjamah industri keuangan. Dengan kata lain, masyarakat pelosok Indonesia dipastikan harus terjangkau dengan industri keuangan apakah itu perbankan atau yang lainnya.
"Kami sudah mendiskusikannya kemarin. Saya beri waktu dua hari kepada BI, OJK dan Kementerian terkait untuk beri usulan perbaikan kalau masih ada sampai Sabtu. Dan nanti Senin, kami akan finalkan," kata Darmin di Jakarta, Kamis (4/8/2016).
Dia berharap, dengan tenggat waktu yang diberikan kepada tiga pihak tersebut, pada pekan depan dapat terbentuk strategi dan langkah untuk program ini. Sehingga bisa segera diterapkan di lapangan.
“Semoga dalam seminggu lagi, kamis sudah finalkan dengan strategi maupun timnya yang akan menjadi tim nasional. Tim nasional itu nanti ketuanya Presiden, kemudian di tim harian ada menko perekonomian,” ujar pria asal Tapanuli Selatan itu.
Darmin menegaskan, secara garis besar, untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam hal financial inclusion, pemerintah harus berhasil dulu dalam hal sertifikat tanah rakyat. Karena dengan begitu, pasti rakyat juga memiliki semacam Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mereka membuat tanah persawahan dan yang lainnya.
"Kita harus rumuskan kebijakan konkret untuk percepat sertifikasi tanah rakyat. Sekarang tanah rakyat baru 50% tersertifikasi. Kalau rakyat punya sertifikasi dari tanah, dia punya KUR itu akan jauh lebih mudah. Kalau belum, pasti mereka tanya jaminannya. Pokoknya, punya setifikat itu pengaruhnya banyak pada akses masyarakat di sektor keuangan. Sementara itu sektor keuangan akan perbaiki diri supaya akses itu lebih terbuka," pungkasnya.
Pasalnya, seperti disampaikan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, sebanyak 64% masyarakat Indonesia belum melek institusi keuangan. (Baca: BI: 64% Masyarakat Indonesia Belum Terjamah Perbankan)
Padahal di tahun 2023, pemerintah menargetkan 90% masyarakat terjamah industri keuangan. Dengan kata lain, masyarakat pelosok Indonesia dipastikan harus terjangkau dengan industri keuangan apakah itu perbankan atau yang lainnya.
"Kami sudah mendiskusikannya kemarin. Saya beri waktu dua hari kepada BI, OJK dan Kementerian terkait untuk beri usulan perbaikan kalau masih ada sampai Sabtu. Dan nanti Senin, kami akan finalkan," kata Darmin di Jakarta, Kamis (4/8/2016).
Dia berharap, dengan tenggat waktu yang diberikan kepada tiga pihak tersebut, pada pekan depan dapat terbentuk strategi dan langkah untuk program ini. Sehingga bisa segera diterapkan di lapangan.
“Semoga dalam seminggu lagi, kamis sudah finalkan dengan strategi maupun timnya yang akan menjadi tim nasional. Tim nasional itu nanti ketuanya Presiden, kemudian di tim harian ada menko perekonomian,” ujar pria asal Tapanuli Selatan itu.
Darmin menegaskan, secara garis besar, untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam hal financial inclusion, pemerintah harus berhasil dulu dalam hal sertifikat tanah rakyat. Karena dengan begitu, pasti rakyat juga memiliki semacam Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mereka membuat tanah persawahan dan yang lainnya.
"Kita harus rumuskan kebijakan konkret untuk percepat sertifikasi tanah rakyat. Sekarang tanah rakyat baru 50% tersertifikasi. Kalau rakyat punya sertifikasi dari tanah, dia punya KUR itu akan jauh lebih mudah. Kalau belum, pasti mereka tanya jaminannya. Pokoknya, punya setifikat itu pengaruhnya banyak pada akses masyarakat di sektor keuangan. Sementara itu sektor keuangan akan perbaiki diri supaya akses itu lebih terbuka," pungkasnya.
(ven)
Explore More