Alasan Pertamina Butuh Posisi Wadirut
Alasan Pertamina Butuh Posisi Wadirut
A
A
A
JAKARTA - Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) mengusulkan adanya perubahan struktur organisasi dan penambahan anggota direksi Pertamina ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satunya untuk posisi Wakil Direktur Utama (Wadirut).
(Baca: Komisaris Pertamina Benarkan Ada Usulan Penambahan Wadirut)
Wakil Komisaris Utama Pertamina Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, usulan ini diajukan mengingat bisnis perseroan yang semakin besar. Menurutnya, Pertamina ke depan akan mengerjakan beberapa proyek besar di antaranya pembangunan kilang baru (grass root refinery/GRR) dan refinery development master plan (RDMP).
Selama ini, proyek-proyek tersebut hanya ditangani oleh satu orang direktur yaitu Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi.
"Dia (Rachmad Hardadi) punya dua SVP (senior vice president), satu pengolahan satu lagi kelola proyek. Yang kelola proyek nilainya bisa sampai USD30 miliar masa SVP. Harusnya kan level direksi, makanya harus dipecah," katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (12/8/2016).
Sebab itu, kata Edwin yang juga Deputi Bidang Usaha, Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN ini, perlu ada tambahan direksi baru. Jadi, Dewan Komisaris Pertamina mengajukan tambahan dua direksi baru yaitu Wakil Direktur Utama-Hilir & EBT serta Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia.
"Direktur harus visinya itu kelola operasi dan operationnya di Chief Operation Officer (COO)," imbuh Edwin. (Baca: Dewan Komisaris Pertamina Usulkan Posisi Wakil Direktur Utama)
Dia menambahkan, alasan penambahan direksi juga karena sebentar lagi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) akan menjadi bagian dari Pertamina setelah holding BUMN energi terbentuk. Ditakutkan, jika lini bisnis gas nanti dikembangkan, maka lini bisnis energi baru dan terbarukan tidak tergarap.
"Kemudian gasnya, gas sama EBT, gas bakal digedein karena PGN mau masuk. Di sini EBT enggak akan digarap karena itu harus ada orang di EBT," tandasnya.
Sebelumnya, Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) mengusulkan adanya perubahan struktur dan penambahan anggota direksi Pertamina ke Menteri BUMN Rini Soemarno.
Dalam surat Dewan Komisaris tertanggal 8 Agustus 2016 yang beredar di kalangan wartawan, Dewan Komisaris mengusulkan adanya penambahan dua anggota direksi yakni Wakil Direktur Utama-Hilir & EBT serta Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia.
Surat tersebut ditandatangani Komisaris Utama Tanri Abeng, Wakil Komisaris Utama Edwin Hidayat Abdullah, Komisaris Sahala Lumban Gaol, Komisaris Suahasil Nazara, dan Komisaris Widhyawan Prawiraatmadja.
(Baca: Komisaris Pertamina Benarkan Ada Usulan Penambahan Wadirut)
Wakil Komisaris Utama Pertamina Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, usulan ini diajukan mengingat bisnis perseroan yang semakin besar. Menurutnya, Pertamina ke depan akan mengerjakan beberapa proyek besar di antaranya pembangunan kilang baru (grass root refinery/GRR) dan refinery development master plan (RDMP).
Selama ini, proyek-proyek tersebut hanya ditangani oleh satu orang direktur yaitu Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi.
"Dia (Rachmad Hardadi) punya dua SVP (senior vice president), satu pengolahan satu lagi kelola proyek. Yang kelola proyek nilainya bisa sampai USD30 miliar masa SVP. Harusnya kan level direksi, makanya harus dipecah," katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (12/8/2016).
Sebab itu, kata Edwin yang juga Deputi Bidang Usaha, Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN ini, perlu ada tambahan direksi baru. Jadi, Dewan Komisaris Pertamina mengajukan tambahan dua direksi baru yaitu Wakil Direktur Utama-Hilir & EBT serta Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia.
"Direktur harus visinya itu kelola operasi dan operationnya di Chief Operation Officer (COO)," imbuh Edwin. (Baca: Dewan Komisaris Pertamina Usulkan Posisi Wakil Direktur Utama)
Dia menambahkan, alasan penambahan direksi juga karena sebentar lagi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) akan menjadi bagian dari Pertamina setelah holding BUMN energi terbentuk. Ditakutkan, jika lini bisnis gas nanti dikembangkan, maka lini bisnis energi baru dan terbarukan tidak tergarap.
"Kemudian gasnya, gas sama EBT, gas bakal digedein karena PGN mau masuk. Di sini EBT enggak akan digarap karena itu harus ada orang di EBT," tandasnya.
Sebelumnya, Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) mengusulkan adanya perubahan struktur dan penambahan anggota direksi Pertamina ke Menteri BUMN Rini Soemarno.
Dalam surat Dewan Komisaris tertanggal 8 Agustus 2016 yang beredar di kalangan wartawan, Dewan Komisaris mengusulkan adanya penambahan dua anggota direksi yakni Wakil Direktur Utama-Hilir & EBT serta Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia.
Surat tersebut ditandatangani Komisaris Utama Tanri Abeng, Wakil Komisaris Utama Edwin Hidayat Abdullah, Komisaris Sahala Lumban Gaol, Komisaris Suahasil Nazara, dan Komisaris Widhyawan Prawiraatmadja.
(izz)
Explore More