DPR: Pengganti Arcandra Harus Mampu Atasi Persoalan Energi
A
A
A
JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar karena memiliki kewarganegaraan ganda diapresiasi Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi. Keputusan Jokowi tersebut dinilai sudah tepat walaupun Arcandra memiliki kapasitas cukup mumpuni.
(Baca: Menteri ESDM Arcandra Tahar Dicopot!)
Menurutnya, seseorang yang layak menjabat Menteri ESDM bukan sekadar melek masalah teknis energi, melainkan juga harus mampu menjawab persoalan industri minyak dan gas (migas) di tengah kelesuan harga minyak dunia. Dia berharap, Menteri ESDM pengganti Arcandra nantinya adalah sosok yang tidak terkait mafia energi global.
Sehingga, kebijakan yang diambil nantinya benar-benar menguntungkan Indonesia, seperti pola kerja sama ekstraktif, investasi proses nilai tambah (kilang atau smelter), dan transfer teknologi atau jasa penunjang seperti pemboran, konstruksi pengembangan wilayah kerja, moda transportasi.
"Menteri ESDM baru juga harus punya formulasi mempercepat PPA di PLN yang mandek, karena tidak sinkronnya pola financing dengan harga beli listrik, yang dengan penurunan harga minyak, cenderung lambat dalam melaksanakan pembangunan power plant dari batu bara dan energi terbarukan," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Politikus Partai Golkar ini berharap Menteri ESDM pengganti Arcandra nantinya bisa melakukan pekerjaan rumah dalam waktu cepat ini untuk memformulasikan sistem subsidi BBM yang efektif dan tepat sasaran. Agar terhindar dari tragedi 'Venezuela', walaupun 18% cadangan minyak dunia, menjadi Fail State, karena salah kelola.
"Saya percaya, presiden mampu menugaskan Menteri ESDM yang bukan hanya bersih, bukan hanya asal pintar teknis, tapi taktis dan strategis dalam mengatasi masalah energi Indonesia yang kompleks ini," paparnya.
Dia juga menyarankan agar Presiden Jokowi tetap merangkul Arcandra dalam membangun ketahanan energi Indonesia, bisa dimulai dengan memproses kembali WNI Arcandra, dan menerima masukan-masukan yang bersangkutan mengenai solusi atas masalah kemandirian energi di Indonesia.
(Baca: Menteri ESDM Arcandra Tahar Dicopot!)
Menurutnya, seseorang yang layak menjabat Menteri ESDM bukan sekadar melek masalah teknis energi, melainkan juga harus mampu menjawab persoalan industri minyak dan gas (migas) di tengah kelesuan harga minyak dunia. Dia berharap, Menteri ESDM pengganti Arcandra nantinya adalah sosok yang tidak terkait mafia energi global.
Sehingga, kebijakan yang diambil nantinya benar-benar menguntungkan Indonesia, seperti pola kerja sama ekstraktif, investasi proses nilai tambah (kilang atau smelter), dan transfer teknologi atau jasa penunjang seperti pemboran, konstruksi pengembangan wilayah kerja, moda transportasi.
"Menteri ESDM baru juga harus punya formulasi mempercepat PPA di PLN yang mandek, karena tidak sinkronnya pola financing dengan harga beli listrik, yang dengan penurunan harga minyak, cenderung lambat dalam melaksanakan pembangunan power plant dari batu bara dan energi terbarukan," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Politikus Partai Golkar ini berharap Menteri ESDM pengganti Arcandra nantinya bisa melakukan pekerjaan rumah dalam waktu cepat ini untuk memformulasikan sistem subsidi BBM yang efektif dan tepat sasaran. Agar terhindar dari tragedi 'Venezuela', walaupun 18% cadangan minyak dunia, menjadi Fail State, karena salah kelola.
"Saya percaya, presiden mampu menugaskan Menteri ESDM yang bukan hanya bersih, bukan hanya asal pintar teknis, tapi taktis dan strategis dalam mengatasi masalah energi Indonesia yang kompleks ini," paparnya.
Dia juga menyarankan agar Presiden Jokowi tetap merangkul Arcandra dalam membangun ketahanan energi Indonesia, bisa dimulai dengan memproses kembali WNI Arcandra, dan menerima masukan-masukan yang bersangkutan mengenai solusi atas masalah kemandirian energi di Indonesia.
(izz)