Ini Tiga Pedoman Jokowi Susun RAPBN 2017

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, di tengah situasi perekonomian global yang belum sepenuhnya normal, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tetap harus bisa menjadi instrumen fiskal untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan serta penciptaan lapangan kerja.

(Baca: Pangkas Anggaran, Cara Jokowi Amankan Pelaksanaan APBNP)

Karena itu, APBN perlu disusun secara realistis dan mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah.

Dia mengungkapkan, RAPBN 2017 disusun dengan tetap berpedoman pada tiga kebijakan utama. Pertama, kebijakan perpajakan yang dapat mendukung ruang gerak perekonomian.

"Selain sebagai sumber penerimaan, perpajakan diharapkan dapat memberikan insentif untuk stimulus perekonomian," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Kedua, kebijakan belanja akan memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal.

Ketiga, kebijakan pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit dan rasio utang.

"Selaras dengan kebijakan fiskal jangka menengah, Pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal 2017 adalah pemantapan pengelolaan fiskal untuk peningkatan daya saing dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan," tandas Jokowi.