DPR Sebut Target Pertumbuhan Ekonomi Terlalu Agresif

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Ahmad Hafidz Tohir mengatakan, target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam RAPBN 2017 sebesar 5,3%, dinilai merupakan keagresifan pemerintah dalam membuat target. Meski Hafidz mengatakan sebetulnya ini sah-sah saja dilakukan.

Namun pemerintah, kata dia, juga musti visioner melihat apakah tahun depan merupakan tahun yang sudah baik untuk perekonomian Indonesia dan dunia. Karena kondisi perekonomian dunia juga berpengaruh ke Indonesia. (Baca: Target Pertumbuhan 5,3% Agresif, Darmin Minta Jangan Pesimis)

"Kalau target pemerintah tentu pasti agresif karena memang harus begitu. Tapi kalau kita lihat target yang fair ya di angka 5,0-5,1% untuk tahun depan," kata dia di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Hafidz mengatakan, pemerintah juga jangan menyepelekan ujian ekonomi untuk tahun ini. Sebut saja dimana defisit APBN yang besar yakni 2,08% sampai Agustus awal kemarin, sedangkan target defisit hingga akhir tahun 2,35%.

"Defisit di APBN itu artinya ada target pertumbuhan yang terkoreksi di sana. Karena satu poin saja memerlukan kinerja keuangan yang besar sekitar Rp60-70 triliun. Dengan defisit ada beberapa hal yang akan termakan di sektor daerah. Kan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan kumpulan dari APBD," katanya. (Baca: Target Defisit Anggaran RAPBN 2017 Sebesar 2,41%)

Hafidz menyarankan, untuk pemotongan anggaran daerah sebaikan dibahas terlebih dahulu dengan DPR. Kalaupun APBN-P harus diubah undang-undangnya, maka UU tersebut harus diamandemen.

"Saya kira kalau sampai keperimbangan dan transfer daerah harus dibahas tetapi bisa dikatakan itu tidak seperti membahas APBN yang besar. Jadi kalau masalah APBN itu persetujuan DPR. Kalau APBN-P sudah UU kalau mau diubah maka harus amandemen," tutup dia.