Mantan Wapres Boediono Minta Respons Cepat BI Hadapi Krisis
Senin, 22 Agustus 2016 - 14:13 WIB
Mantan Wapres Boediono Minta Respons Cepat BI Hadapi Krisis
A
A
A
JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Boediono mengatakan, kecepatan Indonesia dalam merespons krisis keuangan pada tahun 1998 terbilang sangat lamban sehingga menyebabkan pemulihan yang sangat lama. Dia menambahkan dalam menanggapi krisis dalam negeri, Bank Indonesia (BI) diharapkan bisa memberikan respon yang lebih cepat.
Hal ini disampaikan Boediono saat menjadi pembicara dalam acara launching BI institute di gedung Bank Indonesia menggantikan pembicara utama yakni mantan presiden RI ketiga, BJ Habibie.
"Respon kita di tahun 1998 tehadap krisis waktu itu sangat lamban. Sehingga efeknya pun menjadi panjang. Ini untuk ke depannya, BI harus memberikan respons cepat. Karena dalam krisis itu, respons awal ini sangat penting," kata dia di BI, Jakarta, Senin (22/8/2016).
Lanjut dia menerangkan dalam menanggapi krisis, Bank Indonesia sebagai bank sentral diharapkan mampu berperan aktif untuk menyelamatkan Indonesia dari jatuhnya perekonomian Indonesia. Indonesia sendiri saat ini sudah memiliki Undang-undang (UU) Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang disahkan DPR pada 17 Maret 2016.
"Bank sentral mesti berperan aktif dalam mengatasi ini. Karena saat ini, bank masih mendominasi dalam melakukan payment dan settlement sistem yang tradisional. Tapi nanti pasti akan berubah seiring dengan teknologinya," pungkasnya.
Hal ini disampaikan Boediono saat menjadi pembicara dalam acara launching BI institute di gedung Bank Indonesia menggantikan pembicara utama yakni mantan presiden RI ketiga, BJ Habibie.
"Respon kita di tahun 1998 tehadap krisis waktu itu sangat lamban. Sehingga efeknya pun menjadi panjang. Ini untuk ke depannya, BI harus memberikan respons cepat. Karena dalam krisis itu, respons awal ini sangat penting," kata dia di BI, Jakarta, Senin (22/8/2016).
Lanjut dia menerangkan dalam menanggapi krisis, Bank Indonesia sebagai bank sentral diharapkan mampu berperan aktif untuk menyelamatkan Indonesia dari jatuhnya perekonomian Indonesia. Indonesia sendiri saat ini sudah memiliki Undang-undang (UU) Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang disahkan DPR pada 17 Maret 2016.
"Bank sentral mesti berperan aktif dalam mengatasi ini. Karena saat ini, bank masih mendominasi dalam melakukan payment dan settlement sistem yang tradisional. Tapi nanti pasti akan berubah seiring dengan teknologinya," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
