Rapat dengan Luhut, Petinggi Kementerian ESDM Kompak Bungkam

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan hari ini memanggil beberapa petinggi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna membahas isu terkini di sektor energi. Terdapat beberapa topik yang dibahas, di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas, serta terkait Blok Mahakam.

Hadir dalam pertemuan ini Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I GN Wiratmaja Puja, Senior Vice President, Vice President Finance HR and Communication Total E&P Indonesie Anindya Novianto, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto dan beberapa perwakilan dari Indonesia Petroleum Association (IPA). Sayangnya, mereka kompak bungkam saat ditemui usai rapat.

Dirjen Migas Kementerian ESDM I GN Wiratmaja Puja mengungkapkan, penjelasan terkait PP 79/2010 akan disampaikan oleh Menko Luhut sendiri. Sehingga, dia memilih untuk menutup rapat-rapat informasi apapun dari media. "Nanti yah sama Pak Menteri. Nanti sama Pak Menteri‎," katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Begitupun saat dikonfirmasi mengenai kelanjutan alih kelola blok Mahakam dari Total E&P Indonesie kepada Pertamina. Wirat memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM tersebut. "Kan semua tadi diundang, nanti Pak Menteri yang jelasin ya. Pak menteri ya yang jelasin. Nanti yang detail di migas aja sama saya," sambungnya.

Tak jauh berbeda, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi juga tidak mau mengungkapkan sedikitpun hasil pertemuannya dengan Luhut. Padahal, alih kelola Blok Mahakam juga menjadi tanggung jawab SKK Migas. "Nanti tanya ke Pak Luhut ya. Kan lebih enak ke Pak Luhut. Nanti tanya ke Pak Menteri," tandasnya.