DPR Ungkap Ada Kepentingan di Balik Proyek Reklamasi
Rabu, 24 Agustus 2016 - 20:10 WIB
DPR Ungkap Ada Kepentingan di Balik Proyek Reklamasi
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono menyatakan, ada beberapa kepentingan di balik proyek reklamasi. Di antaranya, tempat bersandar kapal laut berkurang, gesekan antar perusahaan swasta dan BUMN, dan keberlanjutan nelayan.
Bambang mengatakan, proyek reklamasi terutama di Pantai Utara Jakarta dapat merugikan kapal yang lewat. Sehingga, kementerian terkait harus bisa melakukan koordinasi.
"Tempat sandar kapal berkurang. Kepentingan ini dibicarakan dengan Kemenhub, PUPR, KKP, Kemenhut jadi hanya omong saja kulo nuwun, harusnya kajian mendalam," ujarnya di Jakarta, Rabu (24/8/2016).
Menurutnya, jangan sampai kepentingan itu justru selalu jadi penghambat dalam pengerjaan proyek reklamasi. Sehingga, bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik.
"Jangan sampai jadinya seperti ini. Ini pengusaha dikorbankan, semua terkatung-katung akibat koordinasi Pemprov DKI tidak ikuti prosedur yang benar," kata dia.
Selain itu, lanjut Bambang, gesekan kepentingan antara proyek perusahaan BUMN dan swasta. Di mana ada pipa PT Pertamina dan kabel PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Saya pikir tugas Pemprov DKI amankan semua itu, koordinasi pihak terkait yang punya kepentingan di wilayah Pantura termasuk Pertamina dan PLN. Kapal masuk itu INSA, asosiasi transportasi laut, jadi ini semua secara komprehensif adakan kajian cepat agar bisa tidak terlalu lama win-win solution," tutur Bambang.
Dia menambahkan, nelayan yang ada di sekitar pulau reklamasi juga tidak bisa dipinggirkan. Kegiatan menangkap ikan harus tetap lancar karena sebagai mata pencaharian utama. "Kepentingan nelayan akomodir. Harus dikembangkan di situ," pungkasnya.
Bambang mengatakan, proyek reklamasi terutama di Pantai Utara Jakarta dapat merugikan kapal yang lewat. Sehingga, kementerian terkait harus bisa melakukan koordinasi.
"Tempat sandar kapal berkurang. Kepentingan ini dibicarakan dengan Kemenhub, PUPR, KKP, Kemenhut jadi hanya omong saja kulo nuwun, harusnya kajian mendalam," ujarnya di Jakarta, Rabu (24/8/2016).
Menurutnya, jangan sampai kepentingan itu justru selalu jadi penghambat dalam pengerjaan proyek reklamasi. Sehingga, bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik.
"Jangan sampai jadinya seperti ini. Ini pengusaha dikorbankan, semua terkatung-katung akibat koordinasi Pemprov DKI tidak ikuti prosedur yang benar," kata dia.
Selain itu, lanjut Bambang, gesekan kepentingan antara proyek perusahaan BUMN dan swasta. Di mana ada pipa PT Pertamina dan kabel PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Saya pikir tugas Pemprov DKI amankan semua itu, koordinasi pihak terkait yang punya kepentingan di wilayah Pantura termasuk Pertamina dan PLN. Kapal masuk itu INSA, asosiasi transportasi laut, jadi ini semua secara komprehensif adakan kajian cepat agar bisa tidak terlalu lama win-win solution," tutur Bambang.
Dia menambahkan, nelayan yang ada di sekitar pulau reklamasi juga tidak bisa dipinggirkan. Kegiatan menangkap ikan harus tetap lancar karena sebagai mata pencaharian utama. "Kepentingan nelayan akomodir. Harus dikembangkan di situ," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
