Jokowi Minta Anggota G-20 Tak Lagi Korbankan Negara Berkembang
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta komitmen negara-negara anggota G20 untuk meningkatkan pertumbuhan perdagangan dan memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan seimbang. Hal tersebut disampaikannya pada sesi ketiga gelaran KTT G20 di Hangzhou International Expo Center, China.
Dalam sesi yang membahas tentang investasi dan perdagangan internasional, Jokowi mengingatkan bahwa perdagangan merupakan motor penggerak perekonomian. Namun, dalam realitasnya saat ini, perdagangan global menemui banyak kendala dan terus melemah. Untuk itu, sistem perdagangan multirateral yang ada saat ini diminta oleh Presiden untuk diperkuat.
"Hal tersebut bertujuan untuk memastikan aturan yang jelas dan non-diskriminatif serta membangun keadilan bagi negara-negara berkembang," katanya seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews di Jakarta, Senin (5/9/2016).
(Baca Juga: Jadi Pembicara KTT G20, Jokowi Singgung Soal Perpajakan)
Guna mewujudkan hal tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta mendorong negara-negara anggota G20 untuk menghapus semua bentuk dari kebijakan proteksi, baik itu tarif maupun non-tarif. Sebelumnya pada pembukaan KTT, Presiden China Xi Jinping juga telah menyuarakan bahaya dari kebijakan proteksi bagi perekonomian global, karena dapat merugikan negara-negara berkembang.
"Banyak kebijakan perdagangan dari negara-negara maju dilakukan dengan mengorbankan negara-negara berkembang," tuturnya.
Berdasar kenyataan tersebut, mantan Walikota Solo ini mengingatkan akan semangat perjanjian perdagangan bebas. Hal tersebut diserukan oleh Presiden agar perdagangan antar negara tidak mengalami hambatan yang berarti. "Agar tetap terbuka dan konsisten dengan WTO serta menghindari pengecualian bagi para non-anggota," ujarnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyerukan agar pelaku usaha sektor UMKM dari negara-negara berkembang diberikan kesempatan yang lebih besar untuk terhubung dengan rantai nilai global (Global Value Chain) dan berperan dalam perekonomian dunia.
Di Indonesia sendiri, sektor UMKM telah memainkan peranan yang sangat besar. Presiden menyebut UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sebab, UMKM merupakan sektor tempat terbukanya banyak lapangan pekerjaan di Tanah Air. "Juga berkontribusi besar terhadap PDB dan memperluas akses untuk kegiatan ekonomi produktif," tambahnya.
Adapun terkait dengan investasi, di hadapan sejumlah pemimpin negara, Presiden juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi di Tanah Air. Sejumlah kebijakan ekonomi pun coba ditawarkan Presiden dalam forum tersebut. "Deregulasi, penyederhanaan perizinan, peningkatan fasilitas perdagangan dan mekanisme investasi, serta penyesuaian upah," tandasnya.
Dalam sesi yang membahas tentang investasi dan perdagangan internasional, Jokowi mengingatkan bahwa perdagangan merupakan motor penggerak perekonomian. Namun, dalam realitasnya saat ini, perdagangan global menemui banyak kendala dan terus melemah. Untuk itu, sistem perdagangan multirateral yang ada saat ini diminta oleh Presiden untuk diperkuat.
"Hal tersebut bertujuan untuk memastikan aturan yang jelas dan non-diskriminatif serta membangun keadilan bagi negara-negara berkembang," katanya seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews di Jakarta, Senin (5/9/2016).
(Baca Juga: Jadi Pembicara KTT G20, Jokowi Singgung Soal Perpajakan)
Guna mewujudkan hal tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta mendorong negara-negara anggota G20 untuk menghapus semua bentuk dari kebijakan proteksi, baik itu tarif maupun non-tarif. Sebelumnya pada pembukaan KTT, Presiden China Xi Jinping juga telah menyuarakan bahaya dari kebijakan proteksi bagi perekonomian global, karena dapat merugikan negara-negara berkembang.
"Banyak kebijakan perdagangan dari negara-negara maju dilakukan dengan mengorbankan negara-negara berkembang," tuturnya.
Berdasar kenyataan tersebut, mantan Walikota Solo ini mengingatkan akan semangat perjanjian perdagangan bebas. Hal tersebut diserukan oleh Presiden agar perdagangan antar negara tidak mengalami hambatan yang berarti. "Agar tetap terbuka dan konsisten dengan WTO serta menghindari pengecualian bagi para non-anggota," ujarnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyerukan agar pelaku usaha sektor UMKM dari negara-negara berkembang diberikan kesempatan yang lebih besar untuk terhubung dengan rantai nilai global (Global Value Chain) dan berperan dalam perekonomian dunia.
Di Indonesia sendiri, sektor UMKM telah memainkan peranan yang sangat besar. Presiden menyebut UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sebab, UMKM merupakan sektor tempat terbukanya banyak lapangan pekerjaan di Tanah Air. "Juga berkontribusi besar terhadap PDB dan memperluas akses untuk kegiatan ekonomi produktif," tambahnya.
Adapun terkait dengan investasi, di hadapan sejumlah pemimpin negara, Presiden juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi di Tanah Air. Sejumlah kebijakan ekonomi pun coba ditawarkan Presiden dalam forum tersebut. "Deregulasi, penyederhanaan perizinan, peningkatan fasilitas perdagangan dan mekanisme investasi, serta penyesuaian upah," tandasnya.
(akr)