Luhut Kembali Naik Pitam Saat Rapat Kerja dengan DPR
Selasa, 06 September 2016 - 18:22 WIB
Luhut Kembali Naik Pitam Saat Rapat Kerja dengan DPR
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan kembali naik Pitam saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI. Kali ini, Luhut terlibat adu pendapat dengan Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi.
(Baca Juga: Bela Arcandra, Luhut dan Anggota DPR Adu Mulut Soal Freeport)
Perdebatan berawal saat Mulyadi yang juga menjadi pimpinan rapat menyinggung soal proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Dia meminta pemerintah untuk membuat peta jalan (roadmap) pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
"Sebetulnya pemerintah harus punya roadmap terkait ini. Minimal 5 tahun ke depan seperti apa, sebelum kita masuk ke detail. Jawa ini kan sebetulnya sudah surplus, yang belum itu luar pulau Jawa. Karena itu kita optimalkan EBT di luar Jawa. Supaya program yang dicanangkan semakin produktif. Jadi bagaimana evaluasi tahun lalu gimana, kedepan bagaimana," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2016).
Selain itu, Mulyadi juga menyindir proyek PLTMH yang disebut-sebut banyak dimainkan oleh oknum yang sejatinya tidak berniat investasi di Tanah Air. ?Pasalnya, dia menemukan fakta di lapangan terdapat oknum yang menjual dokumen Power Purchasing Agreement (PPA) kepada investor lain.
"Kenapa tidak diterapkan at?uran tertentu untuk mencegah orang mengurus sampai PPA. Ada orang spesialis yang mengurus sampai PPA. Saya tahu pak, saya cek di lapangan kerjaannya ngurusin, terus keluar PPA dia jual. Karena memang tujuan dia dari awal bukan buat investasi. Saya aja bukan pemerintah bisa keluarkan aturan supaya itu tidak terjadi. Itu yang kita harapkan. Masa bapak sebagai pemerintah tidak bisa mencegah itu," ?imbuh dia.
Luhut yang tidak terima pun langsung bereaksi atas pernyataan politisi Partai Demokrat tersebut. Dia menyindir anggota parlemen yang kerap melontarkan kritik pedas seperti itu karena tidak pernah berada di posisi pemerintah.
"Mudah-mudahan nanti bapak masuk pemerintah, biar lihat sendiri juga. Semua yang bapak tanyakan tadi, kita sudah buat. ?Nanti bapak koreksi kami, dimana kurangnya. Jadi kalau dianggap kami seperti tidak memenuhi, saya tidak bisa terima. Kami sudah lakukan yang bapak katakan, dan saya ngalamin pak. Biar bapak tahu," tegasnya.
Mantan Menkopolhukam ini menambahkan pemerintah sejatinya telah memiliki peta jalan (roadmap) pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) hingga 2025. Luhut tidak terima jika anggota parlemen justru mengorek hal yang menurutnya tidak penting.
"Jadi saya ngalami juga dan ini belantaranya luar biasa. Kalau dihitung dari tahun lalu sampai tahun 2025, kami punya dan sudah pernah dipaparkan. Jadi saya kira jangan mengorek kemana-mana yang tidak jelas. Mohon maaf. Jadi supaya jelas, kalau bapak merasa kami tidak kerja keras. Saya enggak mau," kata Luhut geram.
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini pun meminta parlemen untuk menghormati pemerintah. Luhut tidak terima jika anggota DPR menganggap pemerintah seakan tidak mengerti apapun.
"?Ini staf saya bukan orang bodoh semua. Kami kerjakan pekerjaan dengan baik. Kalau kami kurang, saya dari tadi bapak lihat memperhatikan. Tapi ada titik balik juga, kalau bapak mendesak-desak kami dan menganggap bodoh, mohon maaf pak kami bukan orang bodoh. Kami punya harga diri," tandasnya.
(Baca Juga: Bela Arcandra, Luhut dan Anggota DPR Adu Mulut Soal Freeport)
Perdebatan berawal saat Mulyadi yang juga menjadi pimpinan rapat menyinggung soal proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Dia meminta pemerintah untuk membuat peta jalan (roadmap) pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
"Sebetulnya pemerintah harus punya roadmap terkait ini. Minimal 5 tahun ke depan seperti apa, sebelum kita masuk ke detail. Jawa ini kan sebetulnya sudah surplus, yang belum itu luar pulau Jawa. Karena itu kita optimalkan EBT di luar Jawa. Supaya program yang dicanangkan semakin produktif. Jadi bagaimana evaluasi tahun lalu gimana, kedepan bagaimana," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2016).
Selain itu, Mulyadi juga menyindir proyek PLTMH yang disebut-sebut banyak dimainkan oleh oknum yang sejatinya tidak berniat investasi di Tanah Air. ?Pasalnya, dia menemukan fakta di lapangan terdapat oknum yang menjual dokumen Power Purchasing Agreement (PPA) kepada investor lain.
"Kenapa tidak diterapkan at?uran tertentu untuk mencegah orang mengurus sampai PPA. Ada orang spesialis yang mengurus sampai PPA. Saya tahu pak, saya cek di lapangan kerjaannya ngurusin, terus keluar PPA dia jual. Karena memang tujuan dia dari awal bukan buat investasi. Saya aja bukan pemerintah bisa keluarkan aturan supaya itu tidak terjadi. Itu yang kita harapkan. Masa bapak sebagai pemerintah tidak bisa mencegah itu," ?imbuh dia.
Luhut yang tidak terima pun langsung bereaksi atas pernyataan politisi Partai Demokrat tersebut. Dia menyindir anggota parlemen yang kerap melontarkan kritik pedas seperti itu karena tidak pernah berada di posisi pemerintah.
"Mudah-mudahan nanti bapak masuk pemerintah, biar lihat sendiri juga. Semua yang bapak tanyakan tadi, kita sudah buat. ?Nanti bapak koreksi kami, dimana kurangnya. Jadi kalau dianggap kami seperti tidak memenuhi, saya tidak bisa terima. Kami sudah lakukan yang bapak katakan, dan saya ngalamin pak. Biar bapak tahu," tegasnya.
Mantan Menkopolhukam ini menambahkan pemerintah sejatinya telah memiliki peta jalan (roadmap) pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) hingga 2025. Luhut tidak terima jika anggota parlemen justru mengorek hal yang menurutnya tidak penting.
"Jadi saya ngalami juga dan ini belantaranya luar biasa. Kalau dihitung dari tahun lalu sampai tahun 2025, kami punya dan sudah pernah dipaparkan. Jadi saya kira jangan mengorek kemana-mana yang tidak jelas. Mohon maaf. Jadi supaya jelas, kalau bapak merasa kami tidak kerja keras. Saya enggak mau," kata Luhut geram.
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini pun meminta parlemen untuk menghormati pemerintah. Luhut tidak terima jika anggota DPR menganggap pemerintah seakan tidak mengerti apapun.
"?Ini staf saya bukan orang bodoh semua. Kami kerjakan pekerjaan dengan baik. Kalau kami kurang, saya dari tadi bapak lihat memperhatikan. Tapi ada titik balik juga, kalau bapak mendesak-desak kami dan menganggap bodoh, mohon maaf pak kami bukan orang bodoh. Kami punya harga diri," tandasnya.
(akr)
