Jokowi Larang Pemerintah Rem Minat Swasta Investasi di RI
Jokowi Larang Pemerintah Rem Minat Swasta Investasi di RI
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah untuk tidak mengerem minat swasta berinvestasi di Indonesia. Pemerintah justru diminta untuk mengundang investasi sebanyak-banyaknya, agar pertumbuhan ekonomi di Tanah Air dapat terjaga dengan baik.
Dia mengungkapkan, pembangunan infrastruktur prioritas tidak bisa mengandalkan kas negara di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, prioritas pertama pembiayaan proyek infrastruktur diminta untuk diberikan kepada swasta.
"Pembiayaan program prioritas tidak harus diambil dari APBN. Kita harus mampu memperbaiki iklim usaha, mengundang investasi sehingga momentum pertumbuhan ekonomi harus dijaga. Pemberian prioritas pertama kepada swasta, perlu saya ulang juga, di mana inisiatif swasta yang sudah ada tidak boleh kita matikan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/9/2016).
Menurutnya, jika swasta tidak bisa membiayai sepenuhnya proyek infrastruktur prioritas, mantan orang nomor satu di DKI Jakarta ini mengingatkan pemerintah agar menawarkan skema kerja sama pemerintah-swasta (Public Private Partnership/PPP).
"Jika tidak ada mengambil maka diberikan penugasan pada BUMN atau BUMD dan baru terakhir kita ambil alih dengan pembiayaan dari anggaran APBN atau APBD. Saya kira step seperti ini terus akan kita lakukan," pungkas Jokowi.
Dia mengungkapkan, pembangunan infrastruktur prioritas tidak bisa mengandalkan kas negara di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, prioritas pertama pembiayaan proyek infrastruktur diminta untuk diberikan kepada swasta.
"Pembiayaan program prioritas tidak harus diambil dari APBN. Kita harus mampu memperbaiki iklim usaha, mengundang investasi sehingga momentum pertumbuhan ekonomi harus dijaga. Pemberian prioritas pertama kepada swasta, perlu saya ulang juga, di mana inisiatif swasta yang sudah ada tidak boleh kita matikan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/9/2016).
Menurutnya, jika swasta tidak bisa membiayai sepenuhnya proyek infrastruktur prioritas, mantan orang nomor satu di DKI Jakarta ini mengingatkan pemerintah agar menawarkan skema kerja sama pemerintah-swasta (Public Private Partnership/PPP).
"Jika tidak ada mengambil maka diberikan penugasan pada BUMN atau BUMD dan baru terakhir kita ambil alih dengan pembiayaan dari anggaran APBN atau APBD. Saya kira step seperti ini terus akan kita lakukan," pungkas Jokowi.
(izz)
Explore More