Pemerintah Diminta Mampu Kendalikan Masalah Pangan
Sabtu, 17 September 2016 - 15:28 WIB
Pemerintah Diminta Mampu Kendalikan Masalah Pangan
A
A
A
JAKARTA - Mantan Sekretaris Menteri (Sesmen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan, negara harus mengambil peran penuh dalam pengelolaan pangan di dalam negeri. Bahkan, swasta diberikan porsi yang jauh di bawah itu yakni hanya 10%-20%.
Maka, sekitar 80% harus diambil oleh pemerintah. Pembentukan holding ini tidak bisa disamaratakan dengan konsolidasi BUMN perbankan, energi atau lainnya.
"Jadi, pemerintah harus hadir langsung. Masuknya pemerintah yang lebih besar dalam holding pangan, bakal mengendalikan pangan di Indonesia dengan penuh, maka jangan disamakan dengan sektor perbankan. Untuk pangan 80% isinya harus dikendalikan negara, 20% baru untuk bisnis atau swasta," kata Said Didu di Jakarta, Sabtu (17/9/2016).
Said mencontohkan, negara Thailand yang pemerintahnya betul-betul mengintervensi secara penuh soal pangan di negaranya, sehingga Thailand mampu perlahan menjadi negara pengekspor pangan.
"Di dunia ini tidak ada negara manapun yang membebaskan pangannya ke swasta, termasuk Thailand. Itu mereka yang kendalikan pangan rajanya," kata dia.
Lebih lanjut, Said menuturkan, pemerintah juga harus melakukan intervensi jika ada permasalahan terkait penyediaan pangan. Produksi dari petani hingga distribusi ke konsumen harus diteliti secara jelas.
"Untuk pangan, segala yang dikendalikan selalu dua, ada hulu dan hilir, pemerintah harus masuk di sana, tapi kalau untuk di tengah (antara hilir dan hulu) itu menjadi pilihan, kalau di tengah mandek, negara atau swasta pun bisa masuk," pungkasnya.
Maka, sekitar 80% harus diambil oleh pemerintah. Pembentukan holding ini tidak bisa disamaratakan dengan konsolidasi BUMN perbankan, energi atau lainnya.
"Jadi, pemerintah harus hadir langsung. Masuknya pemerintah yang lebih besar dalam holding pangan, bakal mengendalikan pangan di Indonesia dengan penuh, maka jangan disamakan dengan sektor perbankan. Untuk pangan 80% isinya harus dikendalikan negara, 20% baru untuk bisnis atau swasta," kata Said Didu di Jakarta, Sabtu (17/9/2016).
Said mencontohkan, negara Thailand yang pemerintahnya betul-betul mengintervensi secara penuh soal pangan di negaranya, sehingga Thailand mampu perlahan menjadi negara pengekspor pangan.
"Di dunia ini tidak ada negara manapun yang membebaskan pangannya ke swasta, termasuk Thailand. Itu mereka yang kendalikan pangan rajanya," kata dia.
Lebih lanjut, Said menuturkan, pemerintah juga harus melakukan intervensi jika ada permasalahan terkait penyediaan pangan. Produksi dari petani hingga distribusi ke konsumen harus diteliti secara jelas.
"Untuk pangan, segala yang dikendalikan selalu dua, ada hulu dan hilir, pemerintah harus masuk di sana, tapi kalau untuk di tengah (antara hilir dan hulu) itu menjadi pilihan, kalau di tengah mandek, negara atau swasta pun bisa masuk," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
