Jokowi: Predikat WTP Bukan Berarti Bebas dari Praktek Korupsi
Selasa, 20 September 2016 - 15:10 WIB
Jokowi: Predikat WTP Bukan Berarti Bebas dari Praktek Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (pemda), untuk tidak puas karena telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebab, dengan mendapatkan predikat WTP bukan berarti kementerian atau lembaga tersebut telah bebas dari praktek korupsi.
Hal tersebut dikatakan Jokowi dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2016. Dia meminta, para pimpinan K/L dan pemda untuk tidak berhenti hanya pada predikat WTP semata.
"Karena opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktek penyalahgunaan keuangan, tidak akan ada praktek korupsi. Tidak, berbeda," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).
Baca: Ini Pesan Jokowi ke Sri Mulyani Soal Pengelolaan Keuangan Negara
Menurutnya, dengan mendapatkan predikat WTP maka K/L dan pemda harus lebih bekerja keras lagi membangun pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berpesan agar sistem pengelolaan keuangan dibangun dengan konsep digitalisasi dan debirokratisasi.
"Menyederhanakan, mensimpelkan, dan jangan lupa kita harus membangun manusianya, SDM-nya. Dengan meningkatkan kompetensi kapasitas SDM kita secara berkelanjutan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan," tandasnya.
Hal tersebut dikatakan Jokowi dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2016. Dia meminta, para pimpinan K/L dan pemda untuk tidak berhenti hanya pada predikat WTP semata.
"Karena opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktek penyalahgunaan keuangan, tidak akan ada praktek korupsi. Tidak, berbeda," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).
Baca: Ini Pesan Jokowi ke Sri Mulyani Soal Pengelolaan Keuangan Negara
Menurutnya, dengan mendapatkan predikat WTP maka K/L dan pemda harus lebih bekerja keras lagi membangun pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berpesan agar sistem pengelolaan keuangan dibangun dengan konsep digitalisasi dan debirokratisasi.
"Menyederhanakan, mensimpelkan, dan jangan lupa kita harus membangun manusianya, SDM-nya. Dengan meningkatkan kompetensi kapasitas SDM kita secara berkelanjutan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan," tandasnya.
(ven)
