Luhut Paksa SKK Migas Tekan Cost Recovery Jadi USD10,4 M
Luhut Paksa SKK Migas Tekan Cost Recovery Jadi USD10,4 M
A
A
A
JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan menetapkan anggaran penggantian biaya operasi kegiatan hulu miyak dan gas bumi (cost recovery) yang disetor Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menjadi USD10,4 miliar.
Keinginan ini pun telah dikomunikasikan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo. (Baca: Cost Recovery Migas Berpotensi Membengkak dari APBNP).
Dia mengatakan, anggaran cost recovery ditekan semata untuk melakukan penghematan dan efisiensi di Kementerian ESDM. Meskipun SKK Migas awalnya sempat menolak, namun mantan Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan ini tetap bersikukuh bahwa cost recovery harus USD10,4 miliar.
"Kami bicara panjang lebar bagaimana kita melakukan penghematan-penghematan, efisiensi, sehingga cost recovery bisa dipotong. Sekarang, di tahun ini kita tetapkan kita enggak mau lari dari USD10,4 miliar. Saya sudah beritahu Pak Amien (Amien Sunaryadi-Kepala SKK Migas), saya mau segini. Mereka masih argue, tetap saya mau segitu. Structurenya di breakdown," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (22/9/2016).
Selain itu, Luhut juga meminta SKK Migas untuk menekan anggaran cost recovery tahun depan di bawah USD10 miliar. Padahal, SKK Migas mengajukan anggaran cost recovery dalam RAPBN 2017 sebesar USD111,77 miliar.
Menurutnya, dengan memangkas anggaran cost recovery maka Kementerian ESDM akan bisa melakukan penghematan hingga Rp80 triliun. "Itu belum kita bicara yang lain. Kalau itu kita bisa lihat lagi dengan jernih, saya tidak terlalu berlebihan kalau mengatakan kita bisa dekat-dekat Rp100 triliun menghematnya dengan pemikiran, satu subsidi yang tepat," jelas dia.
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini tak menampik bahwa anggaran yang diajukannya tersebut cukup berat untuk SKK Migas. Namun, jika hal tersebut dapat dilakukan maka akan menjadi prestasi Kementerian ESDM.
"Pak Amien katakan, mungkin berat. Tapi saya bilang, jangan berat, kita coba. Lifting tidak turun tapi cost bisa turun. Kalau itu kita capai baru prestasi. Kalau business as usual itu tidak prestasi. Caranya bagaimana, ada, saya sudah bilang kemarin sama tim. Coba cari konsultan yang bisa menurunkan cost recovery kita," tandas Luhut.
Keinginan ini pun telah dikomunikasikan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo. (Baca: Cost Recovery Migas Berpotensi Membengkak dari APBNP).
Dia mengatakan, anggaran cost recovery ditekan semata untuk melakukan penghematan dan efisiensi di Kementerian ESDM. Meskipun SKK Migas awalnya sempat menolak, namun mantan Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan ini tetap bersikukuh bahwa cost recovery harus USD10,4 miliar.
"Kami bicara panjang lebar bagaimana kita melakukan penghematan-penghematan, efisiensi, sehingga cost recovery bisa dipotong. Sekarang, di tahun ini kita tetapkan kita enggak mau lari dari USD10,4 miliar. Saya sudah beritahu Pak Amien (Amien Sunaryadi-Kepala SKK Migas), saya mau segini. Mereka masih argue, tetap saya mau segitu. Structurenya di breakdown," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (22/9/2016).
Selain itu, Luhut juga meminta SKK Migas untuk menekan anggaran cost recovery tahun depan di bawah USD10 miliar. Padahal, SKK Migas mengajukan anggaran cost recovery dalam RAPBN 2017 sebesar USD111,77 miliar.
Menurutnya, dengan memangkas anggaran cost recovery maka Kementerian ESDM akan bisa melakukan penghematan hingga Rp80 triliun. "Itu belum kita bicara yang lain. Kalau itu kita bisa lihat lagi dengan jernih, saya tidak terlalu berlebihan kalau mengatakan kita bisa dekat-dekat Rp100 triliun menghematnya dengan pemikiran, satu subsidi yang tepat," jelas dia.
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini tak menampik bahwa anggaran yang diajukannya tersebut cukup berat untuk SKK Migas. Namun, jika hal tersebut dapat dilakukan maka akan menjadi prestasi Kementerian ESDM.
"Pak Amien katakan, mungkin berat. Tapi saya bilang, jangan berat, kita coba. Lifting tidak turun tapi cost bisa turun. Kalau itu kita capai baru prestasi. Kalau business as usual itu tidak prestasi. Caranya bagaimana, ada, saya sudah bilang kemarin sama tim. Coba cari konsultan yang bisa menurunkan cost recovery kita," tandas Luhut.
(izz)
Explore More