JK: Proyek Listrik 35.000 MW Keramat
Rabu, 28 September 2016 - 11:38 WIB
JK: Proyek Listrik 35.000 MW Keramat
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyatakan bahwa proyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW) tidak bisa ditawar lagi. Proyek tersebut harus diselesaikan agar tidak mengulang sejarah dan kesalahan akibat terlambat membangun sistem kelistrikan yang andal.
(Baca: JK Buka Pameran Hari Kelistrikan Nasional ke-71)
Apalagi, kata dia, listrik adalah bisnis dan infrastruktur yang seharusnya tidak pernah berhenti dibangun. Karena, penduduk akan semakin bertambah dan industri akan semakin berkembang, sehingga membutuhkan pasokan listrik yang besar.
"Karena itu, angka yang paling populer diucapkan dari semua tingkat pejabat yaitu angka 35.000MW. Angka itu angka keramat yang harus diselesaikan agar tidak mengulangi sejarah dan kesalahan," katanya di JCC, Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Menurutnya, keterlambatan Indonesia untuk membangun sistem kelistrikan yang andal menyebabkan pemerintah harus membayarnya dengan subsidi. Bahkan, pada 2015 subsidi listrik sudah sedemikian besarnya hingga mencapai Rp100 triliun dari total subsidi yang disalurkan pemerintah sebesar Rp390 triliun.
"Itu karena kelambatan membangun listrik. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan listrik yang mendesak, maka dibangunlah dengan diesel dimana-mana. Jadi pemborosan luar biasa. Jadi, ongkos keterlambatan adalah larinya ke subsidi," tandas JK.
(Baca: JK Buka Pameran Hari Kelistrikan Nasional ke-71)
Apalagi, kata dia, listrik adalah bisnis dan infrastruktur yang seharusnya tidak pernah berhenti dibangun. Karena, penduduk akan semakin bertambah dan industri akan semakin berkembang, sehingga membutuhkan pasokan listrik yang besar.
"Karena itu, angka yang paling populer diucapkan dari semua tingkat pejabat yaitu angka 35.000MW. Angka itu angka keramat yang harus diselesaikan agar tidak mengulangi sejarah dan kesalahan," katanya di JCC, Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Menurutnya, keterlambatan Indonesia untuk membangun sistem kelistrikan yang andal menyebabkan pemerintah harus membayarnya dengan subsidi. Bahkan, pada 2015 subsidi listrik sudah sedemikian besarnya hingga mencapai Rp100 triliun dari total subsidi yang disalurkan pemerintah sebesar Rp390 triliun.
"Itu karena kelambatan membangun listrik. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan listrik yang mendesak, maka dibangunlah dengan diesel dimana-mana. Jadi pemborosan luar biasa. Jadi, ongkos keterlambatan adalah larinya ke subsidi," tandas JK.
(izz)
Lihat Juga :
