Otoritas Dunia Dituntut Pererat Sinergi Hadapi Tantangan Ekonomi

JAKARTA - Otoritas negara-negara di dunia dituntut untuk mempererat kerja sama dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia yang masih berlanjut. Indonesia pun telah terlibat aktif dalam berbagai forum dan pembahasan agenda utama kerja sama internasional.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo mengatakan, meski terdapat tanda-tanda pemulihan dan peningkatan daya tahan perekonomian di sejumlah negara, namun pertumbuhan ekonomi dunia belum sesuai harapan.

"Motor perbaikan diperkirakan berada dari negara emerging," kata Agus dalam keterangan tertulisnya saat menghadiri Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF)-World Bank 2016, Rabu (12/10/2016).

Pertemuan berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat, pada 6-8 Oktober 2016 tersebut dan diikuti oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), Menteri Keuangan RI, dan delegasi Indonesia lainnya.

Dia melanjutkan, pelemahan pertumbuhan yang masih berlanjut ini menambah munculnya risiko baru di sejumlah negara, termasuk kesulitan sebagian masyarakat dalam memetik manfaat globalisasi serta munculnya gejala proteksionisme di beberapa negara.

"Menyikapi hal ini, otoritas perlu melanjutkan penerapan semua kebijakan yang tersedia, yakni kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural," sambungnya.

Menurut dia, langkah tersebut penting dilakukan guna memulihkan permintaan dan meningkatkan produktivitas serta memastikan manfaat globalisasi dan kemajuan teknologi dapat dirasakan lebih merata.

Selanjutnya, imbuh Agus, upaya pemulihan ekonomi dunia juga memerlukan kerja sama internasional yang lebih erat untuk memperkuat sinergi sekaligus mencegah meluasnya gejala proteksionisme. Dalam konteks kerjasama internasional tersebut, Jerman selaku presiden G20 pada 2017 akan memberi perhatian pada agenda perbaikan kualitas pertumbuhan, termasuk dari sisi inklusivitas dan bagaimana kebijakan makroekonomi mendukung hal tersebut.

"Indonesia pun telah melakukan langkah-langkah yang tepat dalam menyikapi tantangan domestik dan eksternal," pungkasnya.

Selain itu, Bank Indonesia (BI) juga telah terlibat aktif dan kontributif dalam pembahasan agenda utama kerja sama internasional, termasuk reformasi sistem keuangan internasional melalui penguatan jaring pengaman keuangan internasional.

Agus memaparkan, sebelumnya negara anggota G20 telah sepakat untuk proaktif dan bersinergi dalam mengatasi konsekuensi yang timbul pada perekonomian dan keuangan global pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit). Hal ini dikemukaan dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota G20 pada tanggal 23-24 Juli 2016, di Chengdu, China.

Menurut dia, perekonomian global juga masih menghadapi berbagai risiko yang berasal dari faktor ekonomi dan non-ekonomi. "Secara khusus, hasil referendum terkait keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) turut menambah ketidakpastian di pasar keuangan global," katanya.

Dia menambahkan karena hal tersebut anggota G20 sepakat untuk menempuh semua jenis kebijakan yang tersedia, baik moneter, fiskal, dan reformasi struktural, untuk menjaga kepercayaan dan mendukung pertumbuhan. "Anggota G20 juga sepakat untuk proaktif dan bersinergi dalam mengatasi konsekuensi yang timbul pasca-Brexit," ujarnya.