DPR Meminta Jonan-Arcandra Segera Bekerja

JAKARTA - Anggota DPR Komisi VII dari Fraksi Nasional Demokrat Kurtubi berharap terpilihnya Ignatius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM dapat segera bekerja menuntaskan pekerjaan rumah di sektor energi.

Banyak pekerjaan rumah di sektor energi yang harus segera dituntaskan. Antara lain, revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan revisi UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Kami harapkan duet ini bisa segera bekerja menuntaskan berbagai masalah di sektor ESDM yang selama tidak dikelola dengan baik. Revisi UU Migas dan Minerba mendesak diperbaiki supaya berpihak kepada kepentingan nasional tidak bertentangan dengan konstitusi,” ujar Kurubi saat dihubungi SINDOnews, di Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Menurut dia, kombinasi keduanya harus mampu mengembalikan sektor ESDM sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Selain itu, kata Kurtubi, terdapat pekerjaan rumah lain yang juga harus dituntaskan yaitu proyek ketenagalistrikan 35.000 MW guna meningkatkan rasio elektrifikasi nasional yang hingga kini belum mencapai 100%.

“Keduanya saya kira ideal untuk menyelesaikan masalah di sektor ESDM. Di satu sisi Jonan ahli di bidang manajemen, sedangkan Arcandra Tahar ahli di bidang perminyakan. Yang terpenting mereka harus cepat belajar memperbaiki segala macam masalah di sektor ESDM sesuai konstitusi,” kata dia.

Dihubungi terpisah, pakar energi dari Universitas Tri Sakti, Pri Agung Rakhmanto menganggap duet Jonan dan Arcandra tidak ideal, biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Pasalnya keduanya merupakan sosok baru di sektor energi.

“Keduanya justru akan disibukkan dengan belajar dan memahami sektor energi. Padahal sektor strategis seperti ESDM tidak hanya dilihat dari aspek manajerialnya saja tetapi butuh konseptor sekaligus eksekutor yang memang sudah mempunyai imajinasi serta mengetahui arah dan tujuan sektor ini,” ujarnya.

Pri Agung menilai persoalan energi yang harus diselesaikan cukup kompleks. Selain revisi UU Migas dan revisi UU Minerba, juga agenda lain seperti lifting minyak yang tak pernah mencapai target dan nasib memperbaiki iklim investasi hulu migas di Indonesia.

“Saya pesimis keduanya mampu menyelesaikan segala persoalan di sektor energi. Bekerja saja membawa sektor energi ke arah lebih baik sudah bagus,” jelasnya kepada SINDOnews di Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Menurut dia, Presiden dinilai tidak memegang figur yang benar-benar disiapkan sebelumnya memperbaiki sektor energi. Berbagai macam persoalan energi tidak bisa diandalkan hanya kepada sosok yang baru saja mengenal sektor ini.

“Sektor energi butuh figur yang memang sudah menguasai. Kalau boleh saya sebut seperti Pak Kuntoro Mangkusubroto. Beliau ideal sebagai Menteri ESDM,” pungkas dia.