Susi Cabut Subsidi BBM untuk Kapal Berukuran di Atas 10 GT
Jum'at, 21 Oktober 2016 - 14:02 WIB
Susi Cabut Subsidi BBM untuk Kapal Berukuran di Atas 10 GT
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memutuskan mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan yang memiliki kapal berukuran di atas 10 grosston (GT). Subsidi BBM yang berjumlah 1,2 juta kiloliter (KL) tersebut hanya akan diberikan untuk kapal berukuran 10 GT ke bawah.
Susi mengatakan, keputusan ini diambil lantaran banyak pemilik kapal yang 'mengkadali' pemerintah dengan memberikan identitas palsu mengenai ukuran kapal yang mereka miliki. Mereka kerap melakukan markdown atas ukuran kapalnya tersebut.
"Kalau sekarang dibilangnya di bawah 30 GT, itu banyak kapal besar yang jadi markdown. Jadi subsidi BBM kita tidak akan berikan lagi kepada kapal di bawah 30 GT. Tapi, jadi di bawah 10 GT," katanya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/10/2016).
Mantan Bos Susi Air ini akan memberikan pengampunan alias amnesti dengan menggratiskan biaya ukur ulang kapal bagi yang melakukan markdown ukuran kapal. Pada 2015, setidaknya ada 2.600 kapal yang diberikan ampunan untuk melakukan ukur ulang kapal.
"Sekarang baru mencapai 2.600 kapal, kita perkirakan di luar sana masih 10 ribuan kapal yang masih di bawah ukuran seharusnya," imbuh dia.
Menurutnya, kapal-kapal besar tersebut memilih melakukan markdown lantaran tergiur mendapatkan subsidi BBM. Selain itu, mereka berharap dapat menyetor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil tangkapannya dalam jumlah sedikit.
"Kapal itu ukurannya 150 GT, tapi di atas kertas hanya tertulis 28 GT. Karena ingin dapat solar subsidi. Akhirnya penangkapan tidak tercatat. Kita perkirakan yang tidak tercatat itu ada 30%," tandasnya.
Susi mengatakan, keputusan ini diambil lantaran banyak pemilik kapal yang 'mengkadali' pemerintah dengan memberikan identitas palsu mengenai ukuran kapal yang mereka miliki. Mereka kerap melakukan markdown atas ukuran kapalnya tersebut.
"Kalau sekarang dibilangnya di bawah 30 GT, itu banyak kapal besar yang jadi markdown. Jadi subsidi BBM kita tidak akan berikan lagi kepada kapal di bawah 30 GT. Tapi, jadi di bawah 10 GT," katanya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/10/2016).
Mantan Bos Susi Air ini akan memberikan pengampunan alias amnesti dengan menggratiskan biaya ukur ulang kapal bagi yang melakukan markdown ukuran kapal. Pada 2015, setidaknya ada 2.600 kapal yang diberikan ampunan untuk melakukan ukur ulang kapal.
"Sekarang baru mencapai 2.600 kapal, kita perkirakan di luar sana masih 10 ribuan kapal yang masih di bawah ukuran seharusnya," imbuh dia.
Menurutnya, kapal-kapal besar tersebut memilih melakukan markdown lantaran tergiur mendapatkan subsidi BBM. Selain itu, mereka berharap dapat menyetor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil tangkapannya dalam jumlah sedikit.
"Kapal itu ukurannya 150 GT, tapi di atas kertas hanya tertulis 28 GT. Karena ingin dapat solar subsidi. Akhirnya penangkapan tidak tercatat. Kita perkirakan yang tidak tercatat itu ada 30%," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
