Luhut Akui Dua Tahun Jokowi-JK Banyak Kekurangan

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah sejatinya menerima segala kritik dan masukan terkait berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Namun, kritik yang disampaikan tersebut menurut dia sejatinya tak hanya asal disampaikan dan harus berdasarkan data dan fakta yang akurat.

Dia menambahkan masyarakat juga harus bersikap adil terhadap pemerintah. Diakuinya memang masih banyak kekurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Namun, lanjut Luhut masyarakat juga harus ingat banyak pula prestasi yang telah dicapai pemerintahan saat ini.

Prestasi tersebut mulai dari, kondisi perekonomian Indonesia yang perlahan membaik, indeks gini rasio yang mulai turun, hingga program pengampunan pajak (tax amnesty) yang meraih sukses besar di periode I. "Pastilah di pemerintahan ini banyak kurangnya. Tapi kita juga harus fair untuk mengakui bahwa banyak sekali sukses story yang dilakukan," katanya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

"Kalau kita mau kritik, ya kritik saja pemerintah. Tapi kritik itu betul-betul konstruktif, tidak dengan wacana-wacana tapi dengan angka. Kita bicara dengan angka, angkanya itu begini, begini, begini, sumber datanya jelaskan," lanjut dia.

Menurutnya, jika publik mengkritik tanpa dasar yang jelas maka hanya akan menggiring bangsa ini menuju kehancuran. "Kita bawa demokrasi negara kita ini menjadi satu negara dengan demokrasi yang mature, bukan demokrasi yang macam-macam," sambungnya.

Jenderal bintang empat ini juga meminta, agar publik menaruh kepercayaan yang besar terhadap kemampuan pemerintah membawa Indonesia menjadi lebih baik. Pemerintah, sendiri dipastikannya, memiliki dedikasi yang tinggi untuk membuat Tanah Air ini menjadi lebih jaya lagi ke depannya.

"Itu harus Anda sadari dan itu ada. Saya tahu dengan teman-teman yang ada di sekitar saya ini mau pun yang lain. Mereka punya integritas yang tinggi untuk membangun negeri ini lebih bagus. Itu yang saya alami, kalau di sana sini kurang, saya katakan, kami bukan malaikat," tegas dia

Meski mengakui masih banyak kekurangan, namun Luhut mengklaim kepercayaan masyarakat terhadap dua tahun pemerintahan Jokowi-JK meningkat. Kepercayaan masyarakat terkerek atas keberhasilan program pengampunan pajak (tax amnesty) pada periode I.

Dia menyebutkan, dalam survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada September 2016 disebutkan bahwa tingkat kepuasan publik kepada Presiden meningkat menjadi 66,5%. "‎Sekarang misalnya kita musti lihat sekarang, kita bicarakan data hasil survei CSIS bulan September, tingkat kepuasan daripada publik kepada Presiden 66,5%," katanya di Gedung BPPT.

Tax amnesty diyakini menjadi bukti bahwa masyarakat percaya kepada Presiden Jokowi. Bukti kepercayaannya adalah banyak para pengusaha kakap yang mempercayakan dananya untuk disimpan di dalam negeri. Tax Amnesty versi Indonesia pun sejauh ini diklaim menjadi yang terbaik di dunia.

"Pelaku pasar itu percaya sama Presiden sehingga dia taruh duitnya. Itu kan luar biasa. Dan itu yang terbaik di seluruh dunia. Terbaik dalam sejarah dunia," imbuh dia.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini melanjutkan, kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi juga karena melihat pemerintah tidak lagi kekurangan dana untuk pembangunan infrastruktur. Sejauh ini, pemerintah hanya berhemat untuk pembiayaan yang tidak perlu seperti perjalanan dinas dan rapat.

"Tapi kalau yang lain enggak ada. Jadi kalau orang bilang oh biaya infrastruktur mandek, nggak ada. Dimana yang mandek. Seperti misalnya, tujuan wisata Toba. Sampai sekarang on schedule, tidak ada yang mandek. Jadi semua bagus sekali. Bahwa ada masalah, pasti banyak kalau tidak ada masalah ya itu di surga saja," tandasnya.