APBN Minim, Jokowi Berharap Swasta Garap Proyek Infrastruktur
Rabu, 26 Oktober 2016 - 17:24 WIB
APBN Minim, Jokowi Berharap Swasta Garap Proyek Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo berharap banyak terhadap perusahaan swasta untuk andil menggarap proyek infrastruktur prioritas yang dicanangkan pemerintah. Pasalnya, pemerintah tidak bisa mengandalkan anggaran dari negara, mengingat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sangat minim.
Jokowi menegaskan, program prioritas pembangunan nasional tidak harus selalu menggunakan APBN ataupun APBD. Para menteri diminta untuk membuka peluang seluas-luasnya bagi swasta dapat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur.
"Kita harus membuka seluas-luasnya pembiayaan investasi yang bersumber dari non anggaran pemerintah. Baik yang bersifat dari swasta murni, baik yang berasal dari BUMN, juga dari public-private partnership dengan jaminan non anggaran pemerintah," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).
Menurutnya, pemerintah memerlukan peran swasta untuk berpartisipasi menggerakkan roda perekonomian. Apalagi anggaran yang dibutuhkan untuk pembiayaan infrastruktur mencapai Rp4.900 triliun. Sementara anggaran yang disiapkan negara untuk pembangunan infrastruktur selama lima tahun ke depan hanya Rp1.500 triliun.
"Saya sudah berkali-kali sampaikan, berikan swasta. Kalau swasta mau, langsung dikerjakan, kalau enggak mau berikan ke BUMN atau BUMD. Kalau BUMN dan BUMD enggak mau karena secara hitung-hitungan return dan IRR-nya tidak sambung, ya baru APBN atau APBD yang mengerjakan," imbuh dia.
Untuk membuat swasta tertarik, tambah Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pemerintah perlu memberikan dorongan dengan memfasilitasi dan memberikan kemudahan. "Oleh sebab itu, kita harus melakukan terobosan yang cepat. Jangan terjebak pada rutinitas, jangan bekerja hanya business as usual. Dan koordinasi, konsolidasi antara kementerian dan lembaga menjadi faktor kunci," tandasnya.
Jokowi menegaskan, program prioritas pembangunan nasional tidak harus selalu menggunakan APBN ataupun APBD. Para menteri diminta untuk membuka peluang seluas-luasnya bagi swasta dapat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur.
"Kita harus membuka seluas-luasnya pembiayaan investasi yang bersumber dari non anggaran pemerintah. Baik yang bersifat dari swasta murni, baik yang berasal dari BUMN, juga dari public-private partnership dengan jaminan non anggaran pemerintah," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).
Menurutnya, pemerintah memerlukan peran swasta untuk berpartisipasi menggerakkan roda perekonomian. Apalagi anggaran yang dibutuhkan untuk pembiayaan infrastruktur mencapai Rp4.900 triliun. Sementara anggaran yang disiapkan negara untuk pembangunan infrastruktur selama lima tahun ke depan hanya Rp1.500 triliun.
"Saya sudah berkali-kali sampaikan, berikan swasta. Kalau swasta mau, langsung dikerjakan, kalau enggak mau berikan ke BUMN atau BUMD. Kalau BUMN dan BUMD enggak mau karena secara hitung-hitungan return dan IRR-nya tidak sambung, ya baru APBN atau APBD yang mengerjakan," imbuh dia.
Untuk membuat swasta tertarik, tambah Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pemerintah perlu memberikan dorongan dengan memfasilitasi dan memberikan kemudahan. "Oleh sebab itu, kita harus melakukan terobosan yang cepat. Jangan terjebak pada rutinitas, jangan bekerja hanya business as usual. Dan koordinasi, konsolidasi antara kementerian dan lembaga menjadi faktor kunci," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
