Penyebab Industri Perfilman RI Belum Mampu Bersaing
Senin, 31 Oktober 2016 - 13:07 WIB
Penyebab Industri Perfilman RI Belum Mampu Bersaing
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan insentif menjadi salah satu penyebab industri perfilman Indonesia belum mampu bersaing dengan negara-negara lain. Kebijakan insentif dinilai tidak memihak pada perfilman dalam negeri, sehingga menyebabkan perfilman Indonesia jauh tertinggal dari negara lain.
Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Muna mengatakan, saat ini Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki kebijakan insentif perpajakan untuk sektor industri. Berbeda dengan negara lain seperti Vietnam dan Malaysia yang sudah menerapkan kebijakan tersebut.
"Cuma kita negara yang tidak memiliki tax insentif. Tax insentif itu meliputi tax allowence untuk produser, production house dan lainnya. Sedangkan di Vietnam dan Malaysia sudah ada," kata dia di Jakarta, Senin (31/10/2016).
Selain itu, di negara lain industri ini juga mendapatkan insentif dalam bentuk pendanaan dari pemerintah. Sehingga, mereka bisa berkembang lebih jauh dalam hal mengembangkan industri perfilman mereka. Triawan berharap, ini juga diterapkan di Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Di sana ada pendanaan buat film yang diambil dari pajak televisi, kalau ada lembaga tadi di Kemenkeu, akan bantu kami menjadi stimulus industri perfilman. Ini belum ada kebijakan stimuli," imbuhnya.
Selain itu, terkait dengan dikeluarkannya industri perfilman dalam daftar negatif investasi (DNI) dalam paket kebijakan ekonomi X dinilai belum terasa dampaknya. Hal ini dikarenakan investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia harus melakukan kajian terlebih dahulu, sehingga butuh lebih banyak waktu.
"Selama 35 tahun, film ditutup investor asing. Paket kebijakan X ini film dibuka asing, tapi belum otomatis masuk. Baru masuk setelah mereka lakukan visibility study," tutup dia.
Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Muna mengatakan, saat ini Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki kebijakan insentif perpajakan untuk sektor industri. Berbeda dengan negara lain seperti Vietnam dan Malaysia yang sudah menerapkan kebijakan tersebut.
"Cuma kita negara yang tidak memiliki tax insentif. Tax insentif itu meliputi tax allowence untuk produser, production house dan lainnya. Sedangkan di Vietnam dan Malaysia sudah ada," kata dia di Jakarta, Senin (31/10/2016).
Selain itu, di negara lain industri ini juga mendapatkan insentif dalam bentuk pendanaan dari pemerintah. Sehingga, mereka bisa berkembang lebih jauh dalam hal mengembangkan industri perfilman mereka. Triawan berharap, ini juga diterapkan di Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Di sana ada pendanaan buat film yang diambil dari pajak televisi, kalau ada lembaga tadi di Kemenkeu, akan bantu kami menjadi stimulus industri perfilman. Ini belum ada kebijakan stimuli," imbuhnya.
Selain itu, terkait dengan dikeluarkannya industri perfilman dalam daftar negatif investasi (DNI) dalam paket kebijakan ekonomi X dinilai belum terasa dampaknya. Hal ini dikarenakan investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia harus melakukan kajian terlebih dahulu, sehingga butuh lebih banyak waktu.
"Selama 35 tahun, film ditutup investor asing. Paket kebijakan X ini film dibuka asing, tapi belum otomatis masuk. Baru masuk setelah mereka lakukan visibility study," tutup dia.
(izz)
Lihat Juga :
