Jurus Ampuh Pemerintah Menjaga Angka Pengangguran
Selasa, 01 November 2016 - 14:21 WIB
Jurus Ampuh Pemerintah Menjaga Angka Pengangguran
A
A
A
JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menerangkan, punya jurus ampuh dalam upaya menjaga angka pengangguran di Indonesia tidak bertambah. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, salah satu caranya adalah dengan menjaga tingkat konsumsi sehingga kan membuat sektor tenaga kerja terjaga.
(Baca Juga: Bappenas: AS Berebut Bangun Penjara Demi Lapangan Kerja)
Dia menambahkan mejaga konsumsi juga dapat risiko terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Konsumsi rumah tangga dijaga. Dengan hal itu paling tidak pekerja di sektor terkait perdagangan, hotel, restoran bisa dijaga agar tidak terjadi PHK. Konsumsi yang stabil di level 5%," ujarnya di Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Lebih lanjut dia menerangkan pemerintah mesti terus gencar menggenjot proyek infrastruktur dan belanja barang. Pasalnya, dua hal ini diyakini akan meningkatkan angka konsumsi dan juga investasi.
"Pemerintah banyak belanja modal infrastruktur dan belanja barang. Dorong konsumsi dan investasi pemerintah. Kenapa pemerintah pikirkan paket kebijakan karena kesempatan pertumbuhan investasi tinggi dan lapangan kerja meningkat dari investasi," sambungnya.
Rincian investasi tersebut, kata dia masih didominasi pada sektor jasa keuangan sebesar 13,5% sebagai pertumbuhan tertinggi. Lalu diikuti, informasi dan komunikasi 8,5% dan prospek banyak tenaga lainnya 7,9%
"Sementara, distribusi terbesar dari industri pengolahan 20,5% tapi kenyataannya tidak akan seperti tahun 90-an, garmen, tekstil sepatu booming serap lapangan kerja besar. Kemudian, pertanian 14,3%, pertanian terkait produktivitas dan upah rendah, kita ingin tidak hanya bekerja tapi upah layak. Lalu, perdagangan 13,3% meski kontribusi besar, hari ini kontribusinya kecil. Sehingga serap tenaga kerja tidak besar," pungkasnya.
(Baca Juga: Bappenas: AS Berebut Bangun Penjara Demi Lapangan Kerja)
Dia menambahkan mejaga konsumsi juga dapat risiko terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Konsumsi rumah tangga dijaga. Dengan hal itu paling tidak pekerja di sektor terkait perdagangan, hotel, restoran bisa dijaga agar tidak terjadi PHK. Konsumsi yang stabil di level 5%," ujarnya di Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Lebih lanjut dia menerangkan pemerintah mesti terus gencar menggenjot proyek infrastruktur dan belanja barang. Pasalnya, dua hal ini diyakini akan meningkatkan angka konsumsi dan juga investasi.
"Pemerintah banyak belanja modal infrastruktur dan belanja barang. Dorong konsumsi dan investasi pemerintah. Kenapa pemerintah pikirkan paket kebijakan karena kesempatan pertumbuhan investasi tinggi dan lapangan kerja meningkat dari investasi," sambungnya.
Rincian investasi tersebut, kata dia masih didominasi pada sektor jasa keuangan sebesar 13,5% sebagai pertumbuhan tertinggi. Lalu diikuti, informasi dan komunikasi 8,5% dan prospek banyak tenaga lainnya 7,9%
"Sementara, distribusi terbesar dari industri pengolahan 20,5% tapi kenyataannya tidak akan seperti tahun 90-an, garmen, tekstil sepatu booming serap lapangan kerja besar. Kemudian, pertanian 14,3%, pertanian terkait produktivitas dan upah rendah, kita ingin tidak hanya bekerja tapi upah layak. Lalu, perdagangan 13,3% meski kontribusi besar, hari ini kontribusinya kecil. Sehingga serap tenaga kerja tidak besar," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
