Orang Nganggur dan Miskin Makin Banyak, Program Padat Karya Tunai Jadi Andalan
loading...
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021, pemerintah akan berupaya untuk menekan laju pertambahan kemiskinan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021, pemerintah akan berupaya untuk menekan laju pertambahan kemiskinan . Meskipun, pemerintah memproyeksikan defisit APBN tahun depan di sekitar 5,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp971,2 triliun.
(Baca Juga: Gara-gara Corona, Pengangguran dan Si Miskin Jadi Melonjak )
Suharso menambahkan, selama masa pandemi Covid-19 angka kemiskinan tumbuh signifikan, dan oleh sebab itu akan banyak di program tahun depan yang bersifat social caution untuk menghindari hal tersebut.
"Kita tetap akan menekan kemiskinan itu di satu digit dan juga tingkat pengangguran terbuka, mudah-mudahan bisa kita tekan dan memang angka sekarang sudah cukup besar terjadinya laju pertambahan pengangguran akibat dirumahkan atau di PHK pada tahun 2020," ujar Suharso dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8/2020).
(Baca Juga: Jokowi Pede Pengangguran dan Kemiskinan Tak Melonjak di 2021 )
Suharso menyebut, untuk menekan angka kemiskinan ini juga dibantu dengan adanya penambahan anggaran program padat karya tunai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp12 triliun dengan sekitar 700 ribu lapangan kerja.
"Jadi, telah disampaikan PUPR bahwa pertambahan anggaran juga dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan mengingat dengan tersedianya pekerjaan yang padat karya tunai di Kementerian PUPR atau Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kita harap lapangan kerja tercipta," ucapnya.
(Baca Juga: Gara-gara Corona, Pengangguran dan Si Miskin Jadi Melonjak )
Suharso menambahkan, selama masa pandemi Covid-19 angka kemiskinan tumbuh signifikan, dan oleh sebab itu akan banyak di program tahun depan yang bersifat social caution untuk menghindari hal tersebut.
"Kita tetap akan menekan kemiskinan itu di satu digit dan juga tingkat pengangguran terbuka, mudah-mudahan bisa kita tekan dan memang angka sekarang sudah cukup besar terjadinya laju pertambahan pengangguran akibat dirumahkan atau di PHK pada tahun 2020," ujar Suharso dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8/2020).
(Baca Juga: Jokowi Pede Pengangguran dan Kemiskinan Tak Melonjak di 2021 )
Suharso menyebut, untuk menekan angka kemiskinan ini juga dibantu dengan adanya penambahan anggaran program padat karya tunai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp12 triliun dengan sekitar 700 ribu lapangan kerja.
"Jadi, telah disampaikan PUPR bahwa pertambahan anggaran juga dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan mengingat dengan tersedianya pekerjaan yang padat karya tunai di Kementerian PUPR atau Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kita harap lapangan kerja tercipta," ucapnya.
(akr)
Lihat Juga :
